Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Siapkan Dana Rp500 Triliun

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp500 trilun. Aanggaran yang cukup fantastis itu berasal dari APBN 2021. Alokasi dana Kementerian/Lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem. Ditambah lagi, anggaran program penanggulangan yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten.

Ma'ruf Amin mengungkapkan hal ini saat memimpin Rapat Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Rakor juga membahas percepatan oenanggulangan kemiskinan ekstrem di 5 Kabupaten Sasaran Prioritas di Gedung PKK, Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis 14 Oktober 2021.

"Meskipun anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem ini cukup fantastis, tapi soal anggaran bukanlah isu utama," ujarnya.

Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat

Wapres mengingatkan bahwa penyelesaian masalah kesejahteraan Papua Barat tidak dapat dilakukan dalam waktu sekejap. Menurutnya, upaya perbaikan kesejahteraan harus dilakukan secara sistematis, bertahap, serta melihat akar permasalahan dari hulu ke hilir, sehingga membutuhkan sinergi lintas sektor.

"Selain sinergi antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, percepatan pembangunan di wilayah Papua tidak akan berhasil tanpa dukungan swasta, akademisi, tokoh adat dan tokoh agama, perwakilan pemuda, dan perwakilan perempuan serta dukungan unsur media melalui pola kemitraan pembangunan yang berbasis kolaborasi," beber Ma'ruf Amin.

Total jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Papua Barat saat ini mencapai 39.357 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 12.440 rumah tangga. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Teluk Wondama 24,08 persen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 7.960 jiwa.

Selanjutnya, Kabupaten Teluk Bintuni dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.760 jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tambraw 22,40 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 3.140 jiwa.

Kabupaten Maybrat tingkat kemiskinan ekstrem 22,89 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 9.520 jiwa; serta Kabupaten Manokwari Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 20,97 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 5.150 jiwa.

"Papua Barat merupakan salah satu dari tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di 2021," sambung Ma'ruf Amin.

Target awal pemerintah tahun ini adalah terhapusnya kemiskinan ekstrem di lima kabupaten prioritas di wilayah Papua Barat yakni Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambraw, Maybrat, dan Manokwari Selatan.

Untuk mewujudkan target tersebut bukanlah perkara mudah karena terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, diperlukan strategi khusus dan sinergi lintas sektor untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Papua Barat.

"Tantangan yang kita hadapi adalah keterbatasan waktu tahun 2021 yang tinggal kurang dari tiga bulan," ungkap Ma'ruf Amin.

Untuk mengatasi tantangan ini, strategi khusus yang diambil pemerintah adalah memberikan program Sembako dan BLT-Desa pada tiga bulan terakhir tahun anggaran 2021 kepada kabupaten-kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Papua Barat.

Wapres mengungkapkan bahwa hal lain yang menjadi tantangan adalah data yang belum sempurna. "Mengenai data ini memang belum sempurna, tetapi sambil menunggu perbaikan data, untuk tahun 2021 ini kita menggunakan data yang sudah ada," ujar Ma'ruf Amin.

Tantangan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah untuk memastikan bahwa program pemerintah pusat maupun daerah benar-benar tepat sasaran.