ASN Surabaya Segera Ngantor di Balai RW, Eri Blusukan Cek Lokasi
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi meminta semua balai RW di Surabaya agar dilengkapi dengan komputer dan direnovasi Permintaan ini untuk persiapan tempat ASN berkantor nantinya.
Hal ini sesuai rencana Eri Cahyadi bahwa 2024 ASN tidak wajib untuk ke kantor, tetapi wajib turun ke lapangan yaitu ke balai RW. Eri menyampaikan hal tersebut saat inspeksi mendadak beberapa balai RW di kawasan Surabaya Utara.
Dalam sidaknya, ia masih menemukan bahwa kantor balai RW memiliki sarana dan prasarana minim untuk pelayanan administrasi penduduk (adminduk) dan lainnya.
"Saya mengatakan teman-teman untuk menyiapkan balai RW terkait dengan komputer pelayanan. Setelah itu, ada satu orang pegawai yang datang termasuk untuk pelayanan adminduk," kata Eri ditemui Balai RW 11 Wonokusomo Timur, Selasa, 9 Mei 2023.
Mantan Kepala Bappeko Kota Surabaya ini meminta lurah dan camat untuk melakukan rapat di balai RW bukan di kantornya. Begitu pula dengan ASN nantinya mereka berkantor di balai RW sambil bertanya langsung pada warga mengenai angka kemiskinan dan stunting di satu kawasan tersebut.
"Nanti rembukan oleh RT-RW ojok di kelurahan itu kayak rapat. Ini dihilangkanlah. Kita ini sama-sama saudara ayo ngopi takon RT-RW untuk menurunkan kemiskinan, misalnya kemiskinan berapa persen diturunkan jadi 3 persen, begitu pula stunting," papar Eri.
Dengan cara seperti itu, menurut Eri, ASN di masing-masing akan lebih tahu masalah apa yang dihadapi satu wilayah begitu pula penyelesaiannya. Sebab, masalah satu wilayah dengan wilayah lainnya tak sama. "Jadi tanggungjawabnya utuh bukan lungguh saja ngurusi adminduk, habis itu selesai tidak ada ngurus, dia pulang," imbuhnya.
Saat ditanya mengenai kesiapan jumlah ASN turun ke balai RW, Eri meyakini itu lebih dari cukup. Ia mengambil contoh staf Dinas Kesehatan saja ada sekitar 2 ribu orang, jumlah balai RW se-Surabaya sekitar 1.300-an. Jadi lebih dari cukup. Eri juga menambahkan bahwa sidak yang dilakukan juga bagian dari kesiapan program yang akan dijalankan pada 2024 tersebut.
"Kalau ngantornya pegawai tidak usah di kantor, ada yang tanya nanti pelayanannya tidak jelas. Untuk itu, karena belum tau kebijakan itu belum saya launching, nanti saya launching Januari 2024. Saiki tak kerjo disek (disiapkan)," tandasnya.