Uang Pulsa, ASN Akan Digelontor Tunjangan Komunikasi

Pemerintah akan menggelontorkan tunjangan komunikasi atau uang pulsa bagi para pegawai negeri sipil alias Aparat Sipil Negara (ASN) ) yang beraktivitas secara daring (online).

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No.394/KMK.02/2020 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin 31 Agustus 2020. Aturan ini berlaku hingga 31 Desember 2020.

Uang pulsa untuk PNS eselon I, II, dan setingkatnya sebesar Rp400.000 per bulan.

Sementara, untuk PNS eselon III dan setingkat serta di bawahnya Rp200.000 per bulan.

Namun sebelum itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun menyerukan bakal memberikan bantuan berupa kuota internet bagi pelajar, guru, mahasiswa, hingga dosen.

Bantuan kuota internet untuk pelajar sebesar 35 GB per bulan, guru sebesar 42 GB per bulan, sementara dosen dan mahasiswa sebesar 50 GB per bulan.

Bantuan ini akan diberikan mulai September hingga Desember 2020.

Kepala Bidang Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Rahayu Puspasari, menyebut tidak semua PNS akan menerima uang pulsa.

"Biaya komunikasi ditujukan untuk mereka yang melakukan komunikasi via daring untuk keperluan kedinasan, misalnya rapat, sosialisasi. Jadi mereka lah yang berhak mendapatkan. Tidak berarti semua ASN dapat," kata Puspasari, Rabu 2 Agustus 2020

Puspa memastikan tidak ada PNS yang akan memperoleh bantuan ganda.

"Dana pelaksanaan penunjang pendidikan Rp 7 triliun berbeda dengan biaya komunikasi yang merupakan belanja barang (dukungan untuk manajemen)," katanya.

"Jika sudah dihandle dari alokasi yang satu tentunya tidak double, kan waktunya sama. Nanti KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang akan sortir," lanjutnya.

Penyaluran uang pulsa, kata dia, akan dilakukan melalui kementerian atau lembaga masing-masing, Kemenkeu hanya mengatur standar biaya pada umumnya.

Puspa menjelaskan, masing-masing satuan kerja pemilik kegiatan akan mengsulkan kepada KPA untuk dilakukan pembayaran uang pulsa PNS.

"Jika sudah ditetapkan oleh KPA, baru kemudian transfer dilakukan oleh bendahara berdasarkan daftar yang menerima," kata Puspa.