Arief Tjahyono Resmi PJ Sekda Jember, Tancap Gas Bahas APBD
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Jember, Arief Tjahyono resmi dilantik sebagai PJ Sekda Jember, Kamis, 14 November 2024. Pasca dilantik Arief Thahyono langsung tancap gas membahas KUA PPAS APBD Jember 2025 bersama DPRD Jember.
Pjs Bupati Jember Imam Hidayat mengatakan berdasarkan ketentuan, pasca Sekda Jember Hadi Sasmito menjalani proses hukum di Polda Jatim, jabatan Sekda Jember kosong. Hal itu mengganggu pembahasan KUA PPAS APBD Jember 2024 yang harus segera diselesaikan.
Agar roda pemerintahan tetap berjalan, Pjs Bupati Jember Imam Hidayat akhirnya menunjuk Arief Tjahyono sebagai PJ Sekda Jember. Pengangkatan Arief Tjahyono sebagai PJ Sekda Jember agar pembahasan KUA PPAS APBD Jember 2025 bisa berjalan dan selesai tepat waktu.
“Posisi Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki fungsi penting dalam pembahasan anggaran. PLH tidak memiliki kewenangan. Sebab sesuai regulasi harus PJ,” katanya, Kamis, 14 November 2025.
Penunjukan Arief Tjahyono berdasarkan berbagai pertimbangan khusus. Selain karena sudah lama berada di Bappeda, Arief Tjahyono juga pernah menjabat PJ Sekda Jember.
Dengan pengalaman yang telah dimiliki, Arief Tjahyono tidak akan kesulitan dalam mengatur strategi untuk membahas anggaran bersama DPRD Jember. Sehingga pembahasan KUA PPAS APBD Jember bisa selesai sebelum masa Pjs Bupati Jember berakhir.
“Saya yakin Arief Tjahyono bisa mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembahasan anggaran. Hari ini, pasca dilantik, Arief Tjahyono langsung bertemu DPRD Jember untuk membahas KUA PPAS APBD Jember 2025 secara maraton,” pungkasnya.
Sementara Arief Tjahyono memastikan segera melaksanakan tugas dari pimpinan. Termasuk akan menyelesaikan hal yang belum diselesaikan Sekda Hadi Sasmito.
Tugas pertama yang menjadi prioritas adalah terkait dengan pembahasan APBD Jember 2025 yang sudah mepet.
“Tugas dari pimpinan yang menjadi prioritas utama terkait pembahasan APBD Jember 2025 bersama DPRD Jember. APBD Jember 2025 harus selesai tepat waktu, karena waktunya sudah mepet,” katanya.
Sementara terkait persoalan lain yang mendesak, Arief masih perlu melakukan inventarisasi. Salah satunya juga terkait anggaran honorarium guru ngaji.
“Tugas saya adalah membantu teman-teman (OPD) bisa menyelesaikan program sesuai regulasi yang ada. Kalau soal honorarium guru ngaji berdasarkan surat edaran memang dicarikan setelah Pilkada. Tetapi masih akan saya pelajari,” pungkasnya.