Apkasi Siap Redam Kepanikan Masyarakat Hadapi Corona
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jumat, guna membahas sejumlah permasalahan di daerah, salah satu yang menjadi pembahasan serius mengenai penanganan virus corona.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Abdullah Azwar Anas mengatakan, berdasarkan analisis Kementerian Kesehatan, saat ini penyebaran virus corona memasuki gelombang kedua, ditandai dengan penyebaran ke negara-negara lain di luar China, termasuk Indonesia.
Gejala klinis orang yang terjangkit virus Covid-19 itu juga disebut semakin ringan, bahkan tidak bergejala.
"Memasuki gelombang kedua penyebaran corona, sesuai arahan Presiden Jokowi, semua pemangku kepentingan di tingkat kabupaten diharapkan tidak panik dan jangan membuat masyarakat panik," ujar Azwar Anas, dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, Mendagri Tito juga meminta seluruh bupati agar bisa meredam kepanikan masyarakat. Apkasi sepakat menghindari penggunaan istilah "Crisis Center", melainkan lebih memilih pembentukan pusat informasi di daerah-daerah.
"Sesuai arahan Pak Mendagri, para bupati juga sudah mengumpulkan seluruh unit kesehatan di daerah, termasuk Puskesmas dan kader-kader kesehatan posyandu, untuk secara sistematis memberikan informasi yang tepat terkait corona. Karena banyak sekali hoaks terkait virus ini," kata Bupati Banyuwangi itu.
Para bupati juga akan menggencarkan aksi promosi dan preventif dengan mengampanyekan gaya hidup sehat, termasuk menggiatkan konsumsi tanaman herbal Nusantara untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
"Selain aktif melakukan penyuluhan kesehatan, sejumlah cara seperti menyebarkan video dari Presiden Jokowi dilakukan ke berbagai grup perbincangan di daerah, karena rakyat di bawah lebih tenang kalau Pak Jokowi yang langsung bicara," ujar Anas.
Di video tersebut, Presiden Jokowi meminta masyarakat jangan panik dan takut, karena virus corona bisa disembuhkan. Sudah puluhan ribu pasien sembuh dari virus corona.
Sementara itu, Sekjen Apkasi Najmul Akhyar mengemukakan bahwa terkait rumah sakit rujukan, Apkasi memastikan rumah sakit yang menjadi milik pemerintah kabupaten telah siap karena sebelumnya mereka juga berpengalaman menjadi rujukan saat terjadi penyebaran virus SARS dan MERS beberapa waktu lalu.
"Ada sekitar 100 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia, di antaranya memang rumah sakit milik pemerintah kabupaten. Para bupati sudah mengontrol langsung untuk memastikan kesiapan, dengan arahan Kementerian Kesehatan," ujar Najmul Akhyar.
Dalam pertemuan Apkasi dengan Mendagri, hadir pula Sekjen Apkasi Najmul Akhyar (Bupati Lombok Utara), Bendahara Apkasi Christiany Eugene Paruntu (Bupati Minahasa Selatan), Wakil Ketua Umum Apkasi Sutan Riska (Bupati Dharmasraya), dan Ketua Bidang Kerja Sama Antarlembaga Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang).