APJATI Jatim Dukung BP2MI Berangus Mafia Buruh Migran

Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (APJATI) Jawa Timur Mazlan Mansur, mendukung Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang ingin memberangus mafia penempatan PMI.

Ia geram ada segelintir orang yang mengatasnamakan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), yang marah karena tak terima disebut mafia dan 'bajingan' oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, saat menemui buruh migran beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jika merujuk pada aturan pemerintah, sesuai dengan Undang-undang no 18 tahun 2017, sudah tidak ada lagi istilah PJTKI. Namun disebut dengan istilah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

"Saya keberatan terhadap polemik sekumpulan orang, yang mengatasnamakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ataupun yang mereka sebut sponsor dengan BP2MI. Pemerintah itu ingin pekerja migran terlindungi, itu intinya," kata Mazlan, Rabu 1 Juni 2020.

Ia mengatakan, pernyataan Benny ditujukan pada mafia yang menempatkan PMI dengan melanggar aturan pemerintah. Ia juga menyebut jika mafia PMI merugikan negara dan pekerja migran.

Tidak sedikit uang negara digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus PMI. Seperti tidak dibayar gaji, mengalami penganiayaan dan hak-haknya tidak dipenuhi, karena para PMI tidak memiliki perjanjian kerja. Hal itu disebabkan, PMI diberangkatkan oleh para mafia tersebut. Sementara PMI merugi karena tidak terlindunginya hak dan kewajiban, serta keselamatannya.

Bahkan tidak sedikit PMI, yang jadi korban pemerasan dalam bentuk pemotongan gaji selama bekerja di luar negeri. Sedangkan, hal itu melanggar aturan pemerintah.

Sehingga, ia mendukung rencana pemerintah untuk menggratiskan penempatan PMI informal. Diharapkan, hal ini akan menghapus praktik pungutan biaya di depan atau potongan gaji.

"Keinginan baik pemerintah tersebut jangan sampai ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, atau mafia. Kami dukung pemerintah. PMI juga harus mendukung pemerintah, karena yang diuntungkan ya PMI itu sendiri," katanya.