APBD Surabaya 2023 Senilai Rp 11,2 Triliun, 40 Persen Untuk UMKM

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya pada 2023, resmi menjadi sebesar Rp 11,2 triliun. Tepatnya, sebesar Rp 11.257.640.114.475. APBD ini disahkan tepat di Hari Pahlawan 10 November oleh pemerintah kota bersama DPRD.

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi berkomitmen 40 persen dari APBD akan dialokasikan untuk UMKM lewat program padat karya.

“Ini saatnya kita bangkit bersama, karena APBD Rp 11,2 triliun nanti insya Allah 40 persennya akan dikerjakan oleh UMKM Kota Surabaya,” ujarnya seusai pengesahan APBD Surabaya 2023.

Saat ini, lanjut Eri Cahyadi, program padat karya paving sudah menuai hasil. Di mana Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah mendapatkan penghasilan sebesar Rp6 juta. Kemudian program padat karya yang jahit sudah mendapatkan penghasilan Rp4 juta dan itu semua selalu di-support oleh DPRD Surabaya.

“Jadi, kita sama-sama ingin mengentas kemiskinan. Insya Allah kalau kita bergerak bersama, pengangguran dan kemiskinan bisa kita selesaikan bersama. Matur nuwun (terima kasih) untuk DPRD Surabaya,” katanya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, sesuai dengan keputusan badan musyawarah, rapat paripurna telah mengesahkan APBD Surabaya tahun 2023.

"Hari ini kita ingin menyerap seluruh semangat arek-arek Suroboyo itu, makanya kita sahkan APBD Surabaya dengan kekuatan Rp 11,2 triliun. Ini ada kenaikan sampai Rp 500 miliar,” kata Awi, sapaan Adi Sutarwijono.

Ia juga sempat berpesan kepada Walikota Eri Cahyadi bahwa penetapan APBD dengan waktu yang lebih dini ini, tentu akan membuat skema pembangunan akan bisa lebih ditata dengan baik ke depannya.

Dengan demikian, diharapkan bisa dilakukan penyerapan yang maksimal dan kemudian kepentingan-kepentingan pada masyarakat, terutama untuk peningkatan ekonomi bisa dilayani dengan sebaik-baiknya.

Awi juga menjelaskan bahwa sudah beberapa tahun ini APBD Surabaya ditetapkan pada Hari Pahlawan. Hal ini akan menjadi agenda rutin tahunan sejauh DPRD dan jajaran Pemkot Surabaya bisa berkomitmen bersama untuk menata pemerintahan ini menjadi lebih baik.

“Saya kira itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan dan kita semua mengikuti regulasinya,” tegasnya.

Setelah pengesahan ini, maka tahun depan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Surabaya akan menggunakan semua kewenangannya untuk mengawasi APBD. Ia juga menegaskan bahwa pengawasan itu akan dilakukan dari waktu ke waktu, terutama apakah anggaran itu sudah tepat sasaran atau tidak.