APBD 2025 Kota Surabaya Digedok, Nominalnya Capai Rp12 Triliun

Pemerintah dan DPRD Kota Surabaya telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk Tahun Anggaran 2025, dengan nominal sebesar Rp12,36 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp1,36 triliun dari APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, penggunaan APBD Kota Surabaya TA 2025 diprioritaskan untuk menangani masalah yang ada di metropolis, seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan, fasilitas kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

"Fokus kita adalah pendidikan, peningkatan UMKM, pengurangan kemiskinan, dan juga pemberian terkait dengan bantuan agar masyarakat lepas dari kemiskinan yang kita angkat. Jadi fokus kita akan banyak ke sana," ungkapnya sesudah Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis 15 Agustus 2024.

Setelah APBD Surabaya 2025 disepakati, Eri menjelaskan, langkah yang selanjutnya ditempuh pihaknya adalah menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2021–2026 mendatang.

"Kita juga akan memulai pekerjaan jalan diversi Gunungsari, yang mulai dari Jalan Banyu Urip sampai ketemu Gresik terus ke Jalan Wiyung, sehingga akan kita fokuskan ke arah sana yang sesuai dengan RPJMD 2021-2026, dalam visi misi walikota yang terpilih pada tahun 2021 lalu," paparnya.

Selain menginisiasi pembangunan jalan diversi Gunungsari, Eri juga mengatakan, APBD tersebut juga akan dimanfaatkan untuk pembangunan RS Surabaya Selatan, yang rencananya akan dilaksanakan mulai tahun depan.

Pembangunan RS Surabaya Selatan, lanjut Eri, dipandang sebagai prioritas agar tidak terjadi penumpukan antrean pasien di sejumlah rumah sakit milik pemerintah kota, seperti RS Bhakti Dharma Husada dan RS dr. Soewandhie.

"Kita akan realisasikan rencana ada rumah sakit baru di Surabaya Selatan, ini kita akan fokuskan agar tidak terjadi penumpukan di rumah sakit Soewandhie, bagaimana warga Surabaya ini ketika dia posisinya sakit tidak ndusel-nduselan, pelayanan kita sudah pecah pisah maka mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih layak, itu komitmen kami," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerangkan, pihaknya bersyukur RAPBD Kota Surabaya TA 2025 dapat disahkan saat menyongsong HUT Kemerdekaan RI ke-79 tahun.

Perlu diketahui juga, penyusunan dan pembahasan RAPBD TA 2025 antara Pemerintah dan DPRD Surabaya berlangsung hanya dalam kurun waktu yang cukup singkat, hanya 25 hari saja, yakni sejak tanggal 22 Juli hingga 15 Agustus 2024.

"Kami menitikberatkan penggunaan APBD 2025 pada akses pendidikan dan kesehatan dapat terjangkau bagi seluruh warga, di antaranya pembangunan sekolah negeri baru dan realisasi rencana rumah sakit baru di Surabaya Selatan, penambahan puskesmas pembantu, dan faskes yang layak dan mudah terjangkau," paparnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini juga menyebut, pemerintah kota juga dapat memanfaatkan APBD 2025 untuk menangani masalah drainase dan banjir, yang masih menjadi momok saat musim hujan bagi masyarakat Kota Pahlawan.

"Keresahan kami sebagai legislatif bahwa penanganan banjir di tahun 2025 harus dapat lebih diseriusi, agar pemerintah kota dapat meminimalisir indikator terjadinya banjir, seperti mempersempit luas genangan, kedalaman dari genangan, dan waktu resapan genangan, itu yang kami tekankan," pungkasnya.