APBD 2024, Walikota Surabaya Prioritaskan Tekan Angka Kemiskinan

Setiap tanggal 17 Oktober atau hari ini diperingati sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional atau Internasional Day For The Eradication of Poverty. Lantas bagaimanakah angka kemiskinan di Kota Surabaya saat ini.

Data Badan Pusat Statistik menyebut angka kemiskinan di Kota Surabaya menurun dari 5,7 persen menjadi 4,3 persen. Tetapi, data ini bukan data terbaru karena data kemiskinan pada 2023 belum ada atau belum keluar.

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, saat ini Pemkot Surabaya juga tengah mengkroscek data warga miskin milik pemkot dengan data di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Data dari Bappenas itu merupakan hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS tahun 2023.

"Untuk data kemiskinan pada tahun 2023 masih belum keluar, semoga kemiskinan semakin turun," kata Eri, Selasa, 17 Oktober 2023.

Menurutnya, penyesuaian angka kemiskinan di Kota Surabaya penting untuk dilakukan supaya memudahkan intervensi yang akan dilakukan.

"Karena Bappenas juga ada desil 1 dan desil 2 yang dilakukan Regsosek dari BPS, kami akan samakan datanya. Kami akan berikan pekerjaan, kita sentuh sesuai dengan koordinasi dan hasil diskusi dengan DPRD. Semoga (kemiskinan) turunnya drastis nanti," harapnya.

Ditanya mengenai upaya pemkot dalam pengentasan kemiskinan, Eri mengungkapkan, kondisi perekonomian di Kota Surabaya sudah berangsur-angsur membaik pasca pandemi Covid-19.

"Kini fokus kami untuk mempercepat pemulihan dan perekonomian di masyarakat," tambahnya.

Salah satu program yang diunggulkan oleh pemkot untuk mengentaskan kemiskinan, ungkap Eri adalah program padat karya. Pihaknya berupaya mengoptimalkan aset pemkot Surabaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat.

"Melalui padat karya kami berupaya mengoptimalkan aset pemkot untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Surabaya yang kita cintai. Dengan demikian aset yang dimiliki benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat," terangnya.

Selain itu, lanjut Eri, pihaknya juga akan terus melakukan inovasi di perekonomian untuk menekan angka inflasi di Kota Surabaya. Baginya, kota yang bisa menyediakan infrastruktur yang nyaman akan bisa meningkatkan animo masyarakat untuk berinvestasi.

Eri menambahkan, dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2024 juga diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan.

Walikota Eri Cahyadi telah menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2024. Nota keuangan tersebut diserahkan dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Surabaya.

Ia menyatakan, setelah nota keuangan diserahkan, tahapan selanjutnya adalah dilakukan pembahasan bersama DPRD Surabaya. Pembahasan itu dilakukan sebelum nantinya R-APBD tahun 2024 disahkan menjadi APBD.

"Semoga APBD yang dimasukkan berdasarkan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) ini segera kita sepakati bersama dan bermanfaat untuk rakyat Surabaya," kata Eri.

Mantan Kepala Bappeko itu menjelaskan, APBD 2024 akan diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Termasuk pula prioritas terhadap pengentasan pengangguran serta pengurangan angka kematian ibu dan anak. "Kemudian juga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," ujarnya.

Di dalam nota keuangan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memproyeksikan kekuatan APBD 2024 sebesar Rp 10,8 triliun. Perhitungan proyeksi R-APBD 2024 ini dengan mempertimbangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 sekitar Rp 225 miliar.

"SILPA kita Rp225 miliar, mengalami penurunan 70 persen dari yang sebelumnya Rp800 miliar. Berarti kinerja pemkot dan DPRD alhamdulillah berhasil. Karena SILPA semakin kecil maka semakin banyak anggaran yang terserap untuk masyarakat," tandasnya.