Akibat Pemkot Tak Tegas, Antrean Rusun Kian Panjang

Banyaknya penghuni rusunawa khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Surabaya yang sudah mampu secara ekonomi disorot oleh DPRD Kota Surabaya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz mengatakan, tak tegasnya Pemkot Surabaya terhadap para penghuni rusun yang sudah mapan berdampak signifikan terhadap antrean calon penghuni rusun Surabaya yang mencapai 10.000 orang.

Maka dari itu, ia mendorong Pemkot Surabaya untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin kepada warga-warga yang saat ini tinggal di rusunawa Kota Surabaya.

Alasannya satu, banyak penghuni rusunawa yang tak lagi masuk skema MBR. Menurut Mahfudz, banyak dari mereka yang sudah memiliki pemasukan di atas UMR hingga memiliki mobil yang terparkir di halaman rusun-rusun tersebut.

Maka dari itu, menurut Mahfudz, cara mengurangi antrean rusunawa di Kota Surabaya bukan hanya dengan membangun Rusun baru. Namun juga mengurangi penghuni-penghuni Rusun lama yang saat ini ekonominya sudah membaik.

"Kami mendorong Pemkot untuk lakukan evaluasi tersebut. Warga yang ekonominya sudah baik diarahkan untuk pindah dan mencari rumah sendiri. Karena mereka sudah bukan berpenghasilan rendah lho ya. Ada yang punya mobil, ada yang pemasukannya sudah cukup untuk mengontrak rumah, bahkan untuk membeli rumah. Jika evaluasi itu bisa dilaksanakan, maka antrean panjang warga yang ingin masuk rusun itu bisa cepat teratasi," kata Mahfudz, Kamis 21 Januari 2021.