Banting Draf RAPBD Surabaya, Anggota F-PSI Dinilai Tak Beretika

Pimpinan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menegur sikap anggotanya yang berasal dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Alfian Limardi. Ia dinilai tidak memiliki etika saat rapat pembahasan RAPBD Surabaya 2020 dengan Dinas Kominfo Surabaya.

Alfian dinilai tidak beretika karena secara spontan emosi, marah, dan membuang draf RAPBD dari Dinas yang dipimpin Muhammad Fikser tersebut.

"Saya sayangkan ya sikap Pak Alfian yang tersulut emosi dan membuang draft APBD di depan Kepala Dinas kemarin Senin 4 Noevmber," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di DPRD Kota Surabaya, Selasa 5 November 2019.

Menurut Anas, jika suatu Dinas ada kesalahan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RAPBD, semestinya bisa ditegur atau dibicarakan dengan baik-baik, tanpa emosi. Apalagi langsung membuang draf tersebut.

Padahal, menurut Anas, draf RAPBD dari Diskominfo sudah benar dan tidak ada masalah yang kompleks.

"Permasalahannya, Pak Alfian menganggap ada PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 persen yang tidak ditulis oleh Diskominfo di RKA. Tapi ya sudah benar karena tidak semua harus ditulis di situ 'kan. Waktu sudah kami sepakati, tiba-tiba dia bilang salah. Padahal belum ngecek dan tidak nanya," katanya.

Karena itu, pimpinan Komisi B langsung menegur Alfian agar lebih sopan dalam bertindak dan mengedepankan etika dalam pembahasan RAPBD dengan Dinas terkait.

"Sudah kami laporkan ke Ketua Fraksi PSI," kata Anas.

Bukan hanya itu, Alfian juga ditegur oleh Anas dan pimpinan lainnya karena sering mengambil video atau vlog pribadi saat ada rapat di Komisi B.

Menurut Anas, hal tersebut kurang bisa memberikan kebebasan bagi anggota Komisi B yang lain, dan dikhawatirkan video tersebut bisa disalahartikan oleh orang lain jika dipublikasikan.

"Kami sudah minta kepadan yang bersangkutan untuk tidak perlu mengambil video di Komisi B di kemudian hari," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz. Politisi PKB itu sangat menyayangkan sikap Alfian yang tidak mengedepankan etika saat rapat. Apalagi, rapat tersebut membahas mengenai RAPBD salah satu Dina Pemkot Surabaya.

Padahal, menurut Mahfudz, etika harus dinomorsatukan dalam rapat dengan Pemkot Surabaya, karena Pemkot merupakan mitra DPRD Surabaya dalam melakukan program kerja untuk rakyat.

"Ya dia sudah ditegur sama banyak orang mengenai itu. Ya saya sayangkan lah. Tapi semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua agar tidak terulang kembali dikemudian hari," pungkasnya.

Sementara itu, menurut Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya William Wirakusuma, persoalan tindakan Alfian pada saat rapat RAPBD dengan DIskominfo itu sudah selesai dan clear.

Menurutnya, reaksi Alfian hanya spontanitas. Sehingga tidak perlu diperpanjang lagi.

"Sudah clear dengan pihak pemkot kok. Tidak perlu diperpanjang lagi," kata William.