Anggota DPRD Surabaya Diduga Manfaatkan KSH untuk Politik Praktis

Salah satu anggota DPRD Kota Surabaya diduga memanfaatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) bentukan Pemkot, untuk kepentingan politik.

Modus yang digunakan ialah mengajak kader KSH rekreasi ke luar kota, namun banner yang dibawa terpampang jelas nama dan foto salah satu anggota DPRD Surabaya. Tindakan ini ditengarai bertujuan meraup popularitas dan menaikkan elektabilitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Terkait tindakan tersebut, Direktur Eksekutif Parlaiment Watch Jawa Timur, Umar Sholahuddin menilai, tindakan tersebut tidaklah etis. Bahkan menurutnya, bukan pada tempatnya bila politisi memanfaatkan Kader Surabaya Hebat untuk kepentingan politik.

"KSH itu kerja profesional, kerja-kerja untuk pengabdian masyarakat. Sehingga kalau ini kemudian dimanfaatkan atau digunakan oleh politisi tertentu dari mana pun, saya kira itu tidak tepat," kata Umar saat dihubungi, Senin, 3 Oktober 2022.

Umar mengaku khawatir apabila KSH dimanfaatkan untuk kepentingan politik, dan akan merembet ke personel birokrasi yang lain. Hal itu dinilai sangat berbahaya. Pasalnya, birokrasi di dalamnya ada urusan-urusan pelayanan publik, kemudian digunakan sebagai alat atau kepentingan politik tertentu.

Menurutnya, hal tersebut tidak pada tempatnya. Sebab, KSH bukan alat politik, biarlah mereka menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

"Jangan sampai kemudian para KSH terkontaminasi politik praktis yang dimainkan politisi," tegasnya.

Oleh sebabnya, Umar juga mendorong Walikota Surabaya agar mengambil sikap tegas. Jangan sampai KSH ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis oleh oknum politisi.

Dosen Sosiologi FISIP UWK Surabaya itu juga mendorong pemkot agar melakukan evaluasi terhadap pola rekrutmen KSH. Jangan sampai, KSH yang direkrut merupakan simpatisan partai politik karena akan menimbulkan conflict of interest.

"Baiknya KSH adalah keder-kader yang non partisan. Kalau misalnya kader hebat adalah kader-kader partai politik, akan menimbulkan conflict of interest, antara kepentingan politik partai dengan kepentingan pelayanan publik," jabarnya.

Maka itu, menurut Umar, perlu adanya kontrol dan monitoring dari Pemkot Surabaya. Apakah KSH itu sudah bekerja secara profesional atau justru dimanfaatkan oleh politisi tertentu.

Di sisi lain, Umar juga menekankan kepada para elite politik agar tak memanfaatkan birokrasi serta berbagai sumber daya yang ada di dalamnya untuk kepentingan politik. Menurutnya, alangkah lebih baik jika elite politik terjun langsung berkumpul dengan masyarakat untuk meraup popularitas. Itu dinilainya jauh lebih beradab.

"Harus sering banyak berinteraksi, berkumpul dengan masyarakat, bagaimana menyerap aspirasi masyarakat. Itu jauh lebih beradab. Sehingga hindari praktik-praktik politisasi birokrasi ke depan," tandasnya.

Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, selalu menekankan kepada para KSH agar tidak berpihak. Sebab, tugas KSH adalah melakukan pendataan dan tidak untuk terlibat ke dalam politik praktis.