Anggaran Rp146,98 T, PUPR: Fokus Selesaikan Pembangunan Prioritas

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan anggaran pada tahun depan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas.

"Prioritas utama program tahun anggaran atau TA 2024 yaitu penyelesaian Program Strategis Nasional dan kegiatan prioritas melalui kontrak tahun jamak (multiyears contract atau MYC), pelaksanaan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), serta pelaksanaan direktif presiden, di antaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023.

Dia mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seluruh pekerjaan konstruksi program TA 2024 tuntas pada tahun 2024, sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2024 ditetapkan sebesar Rp146,98 triliun. Kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun, antara lain pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektare, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektare, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan 7 unit embung.

"Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp55,40 triliun, antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km," kata Basuki.

Pada bidang permukiman sebesar Rp32,70 triliun, antara lain pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kapasitas 2.985 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 sambungan rumah (SR), sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 kepala keluarga (KK), sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, dan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Kemudian pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m2, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.

Selanjutnya pada bidang perumahan sebesar Rp9,25 triliun, antara lain pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun bersifat kontrak MYC 2023-2024 sebanyak 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit).

Lalu, pembangunan rumah khusus (rusus) terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan hunian tetap (huntap) di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN (36 unit), pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) 26.686 unit untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sedangkan dukungan manajemen di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar Rp1,99 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.