Anggaran Minim, Indeks Minat Baca di Indonesia Hanya 0,001 Persen

Hasil survei terakhir yang digagas oleh UNESCO membeberkan fakta bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya mencapai 0,001 persen. Artinya, hanya terdapat satu orang saja yang berminat literasi dalam 1.000 orang. Artinya, di antara 250 juta jumlah masyarakat di Indonesia, hanya 250 ribu jiwa yang mempunyai minat literasi.

"Minat dan budaya literasi sangat penting dalam upaya meningkatkan daya saing dan martabat bangsa. Pemerintah mestinya memberi anggaran yang cukup kepada Perpustakaan Nasional sebagai Pemangku Utama untuk tugas mulia ini," ujar anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes dalam pernyataaan pers Minggu 11 Juni 2023.

Pernyataan Fahmi tersebut menanggapi anggaran untuk Perpustakaan Nasional yang sangat minim, di tengah rendahnya indeks literasi (minat dan budaya membaca) masyarakat Indonesia.

Ia menyampaikan, pagu indikatif untuk tahun anggaran 2024 hanya Rp 721 miliar saja. Padahal, targetnya meningkatnya budaya literasi masyarakat Indonesia menjadi tinggi. Sedang minat membaca masyarakat Indonesia saat ini sangat rendah, seperti hasil survei UNESCO tentang minat baca di Indonesia yang sangat rendah hanya 0,001 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Kata Fahmy banyak program-program strategis Perpustakaan Nasional yang baik, tapi sayangnya belum dapat menjangkau ke seluruh wilayah dan daerah di tanah air, karena anggaran yang sangat minim.

Di antaranya Program Pojok Baca Daerah, Alokasi dan distribusi buku-buku bermutu, Pengumpulan naskah-naskah kuno Nusantara yang sangat berharga dan bernilai sejarah dan budaya yang tinggi. "Juga penyediaan tenaga-tenaga Pustakawan yang handal, dan juga memberdayakan dan meningkatkan mutu perpustakaan di sekolah, madrasah dan pesantren," urai Fahmy.

Kalau saja, kata Fahmy, misalnya setiap tahun dialokasikan Rp 3-5 triliun untuk Perpustakaan Nasional, tentu akan ada percepatan dan peningkatan yang signifikan bagi minat dan budaya literasi.

"Anggaran ini jauh lebih kecil dari anggaran kereta cepat Jakarta-Bandung (Rp 108 Triliun) yang tidak mendesak bahkan tidak banyak manfaatnya bagi rakyat," imbuhnya.

"Kebijakan yang strategis dan manfaatnya sangat penting bagi upaya mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah yang cerdas dan berwawasan kebangsaan," ujar anggota DPR RI dari Dapil Jabar V ini.