Anggaran Minim, Bawaslu Probolinggo Minta Tambahan Rp 1,9 Miliar

Anggaran untuk pengawasan Pilkada Kota Probolinggo yang dikelola Bawaslu setempat Rp 4,7 miliar dinilai terlalu minim. Bawaslu pun mengajukan tambahan anggaran Rp 1,9 miliar kepada Pemkot Probolinggo.

"Pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar sudah kami ajukan bulan April 2024," ujar Ketua Bawaslu setempat, Johan Dwi Angga kepada wartawan, Jumat, 3 April 2024.

Dikatakan Bawaslu sudah menerima dana hibah dari Pemkot Probolinggo sebesar Rp 4,7 miliar untuk pengawasan Pilkada 2024.

Namun setelah dilakukan review oleh Badan Perencanaan Bawaslu RI, dan Inspektorat Wilayah 3 RI, lanjut Angga, anggaran sebesar itu belum cukup untuk mengawal Pilwali 2024 secara maksimal.

Sehingga Bawaslu mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar ke Pemkot Probolinggo. "Kami saat ini tengah berupaya bertemu Pj walikota untuk memastikan tambahan anggaran tersebut bisa diberikan," ujarnya.

Johan menambahkan, dana hibah yang telah diberikan ke Bawaslu sebesar Rp 4,7 miliar tersebut dirasa tidak cukup. Hal itu sesuai keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 367/HL.01.00/KI/10/2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawas Pemilihan Gubernur, bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Selain itu, anggaran hibah tersebut juga akan digunakan untuk honor badan Adhoc hingga sosialisasi ke masyarakat. "Kota Probolinggo masuk zona kuning, sehingga perlu pengawasan lebih serta sosialisasi secara gencar agar tingkat partisipasi masyarakat saat Pilkada, khususnya Pilwali tetap tinggi," jelas Johan.

Bawaslu Kota Probolinggo butuh kepastian tambahan anggaran tersebut. Diingatkan jangan sampai tambahan anggaran yang telah diajukan ini menunggu APBD Perubahan (APBD P) yang pembahasannya pada Agustus dan anggaran baru didapat Oktober 2024. Sebab jika menunggu APBD P, Pilkada keburu selesai digelar.

Johan pun "mengancam", jika tidak ada kejelasan soal tambahan dana hibah sehingga berakibat Bawaslu tidak maksimal kinerjanya. "Opsinya, anggaran Rp4,7 miliar akan kami kembalikan ke Pemkot Probolinggo," jelasnya.