Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp1,1 Triliun, DPRD Pertanyakan Nasib Proyek RS Surabaya Selatan
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Selatan yang rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2025 mendatang menjadi perbincangan menyusul adanya opsi pergeseran anggaran.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati, mengatakan, anggaran pembangunan RS Surabaya Selatan disinyalir akan berpengaruh, di tengah rencana alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk pengadaan pemberian makanan bergizi gratis.
“Jika memang benar anggaran sebesar Rp 1,1 triliun dialokasikan untuk program makanan bergizi gratis, tentunya ada kemungkinan sejumlah anggaran lain perlu dirasionalisasi atau bahkan digeser. Oleh karena itu, kami berharap Pemkot Surabaya sudah memiliki rencana alternatif seperti plan A, plan B, dan plan C untuk mengantisipasi dampaknya terhadap prioritas lainnya, termasuk RS Surabaya Selatan,” ucap Aning.
Politikus PKS ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam alokasi penganggaran program ini. Menurutnya, pemerintah kota perlu memberikan penjelasan yang detail mengenai efisiensi anggaran pemberian makan bergizi gratis sebesar Rp1,1 triliun tersebut.
“Apakah itu merupakan total biaya keseluruhan atau hanya sebagian? Kita perlu tahu apakah anggaran itu bisa dipilah dan dipilih, agar tidak mengorbankan proyek-proyek penting lainnya,” ucap Aning.
Selain itu, Aning juga menyoroti pentingnya skema sharing anggaran antara APBD dan APBN dalam program pemberian makanan bergizi ini. "Harus jelas, berapa persen dari APBD dan berapa persen dari APBN. Ini penting agar tidak terjadi pemangkasan besar-besaran terhadap anggaran prioritas lain," lanjutnya.
Oleh sebab itu, Banggar DPRD Kota Surabaya berencana untuk memanggil pemerintah kota untuk mengkaji lebih jauh rencana rasionalisasi anggaran tersebut. "Kita perlu melihat secara rinci, mana yang akan digeser, mana yang akan diprioritaskan, agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama," tegasnya.
Aning menjelaskan, pembangunan RS Surabaya Selatan telah dianggarkan sebesar Rp305 miliar pada APBD 2025. Saat ini, proses pembangunan sudah melewati tahap pra-studi kelayakan (pre-feasibility study), dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian studi kelayakan (feasibility study).
“Kami berharap, Pemkot dapat memberikan gambaran detail mengenai alokasi anggaran yang ada, mana saja yang akan dikerjakan pada tahun 2025 dan mana yang harus ditunda. Dengan demikian, kita bisa menilai apakah anggaran untuk RS Surabaya Selatan ini akan tetap diprioritaskan atau terpaksa digeser,” jelas Aning.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini juga menambahkan, legislator bersama Pemkot Surabaya perlu melakukan evaluasi terkait prioritas pembangunan rumah sakit ini.
Apalagi, dengan visi walikota yang berkomitmen untuk melakukan pemerataan layanan kesehatan, seperti yang dijanjikan sebelumnya, dapat dipertahankan.
“Walikota sebelumnya berkomitmen untuk membangun rumah sakit di setiap wilayah, yakni di Surabaya Timur, Barat, Utara, Pusat, dan Selatan. Kami ingin visi ini tetap berjalan dan tidak terkendala oleh pergeseran anggaran,” tegasnya.
Aning juga menekankan pentingnya hasil dari studi kelayakan, yang saat ini sedang dalam proses. Menurutnya, hasil studi ini akan sangat menentukan, apakah anggaran sebesar Rp305 miliar tersebut cukup untuk menyelesaikan pembangunan RS Surabaya Selatan secara keseluruhan atau hanya sampai tahap fisik bangunan saja.
“Kami masih menunggu hasil studi kelayakan dari dinas terkait. Hasil ini sangat penting karena akan memberikan gambaran apakah anggaran yang sudah dialokasikan bisa menutupi seluruh kebutuhan pembangunan, termasuk peralatan dan operasional, atau hanya cukup untuk fisik bangunan saja,” pungkasnya.