Anggaran Besar Kemendikbudristek Berpotensi Jadi Sarang Korupsi

Kemendikbudristek penerima anggaran terbesar dari total APBN, dan memiliki berbagai macam program yang jumlahnya berpotensi menjadi sarang korupsi. Berdasarkan data yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Suharti, pagu berjalan 2024 sebesar Rp 101,3 triliun, sementara pagu indikatif tahun 2025 baru mencapai Rp 83 triliun.

Pengamat pendidikan Indra Shamiji menilai wajar kalau anggota X DPRI Anita Jacoba Gah, marah di depan Mendikbud Nadiem Makarim, dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Kemendikbud dinilai tidak becus dalam mengelola anggaran yang begitu besar, sehingga ia harus merekomendasikan KPK untuk membongkar dugaan korupsi di kementerian yang dipimpin Nadiem Anwar Makarim tersebut.

Kemarahan anggota Komisi X DPR itu harus menjadi pelajaran Kemendilbudristek. "Kemendikbud tidak perlu kebakaran jenggot dan mencari cari alasan untuk menghindar," kata Indra Shamiaji kepada Ngopibareng.id Jumat 7 Juni 2024.

Kecurigaan terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran di Kemendikbudristek dikatakan sudah cukup lama. Bahkan dirinya berulang kali mengkritisi dugaan penyimpangan anggaran negara di Kemendikbudristek tapi dianggap angin lalu. "Di Kemendikbudristek memiliki berbagai macam program yang tidak jelas, sehingga berpotensi menjadi sarang korupsi," ujar Indra.

Pengamat pendidikan yang suka bicara blak-blakan, menyayangkan Kemendikbudrustek yang memperoleh anggaran terbesar dibanding kementerian yang lain, yakni 20 persen dari total APBN dihambur-hamburkan untuk program yang tidak jelas.

"Saya pernah bilang lembaga pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi bertujuan untuk mencerdaskan bangsa tidak untuk mencari uang atau berdagang, seperti yang dilakukan Mendikbud sekarang, akibatnya banyak persoalan yang muncul. Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) kacau, persoalan uang kuliah tunggal (UKT) ribut," ungkap Indra.

Supaya kejadian semacam ini tidak terulang, anak-anak bisa belajar dengan tenang, mahasiswa bisa kuliah tanpa diributkan dengan UKT, Indra Shamiaji berharap kepada Pemerintahan Prabowo Gibran, memilih menteri pendidikan yang paham dengan dunia pendidikan. Lembaga pendidikan jangan dikelola menurut mekanisme pasar, sehingga menyerupai masterplast, semua dibisniskan.

Rekomendasikan KPK Turun Tangan

Anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa penggunaan anggaran oleh Kemendikbud selama ini. Anita bicara demikian di hadapan Mendikbud Nadiem Makarim dan jajaran dalam rapat kerja di DPR.

"Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita memberikan rekomendasi kepada KPK periksa APBN yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan, PIP, KIP dana bos, banyak hancur ini dari 2021, 2022, 2023," kata Anita di dalam rapat.

Anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa penggunaan anggaran oleh Kemendikbud selama ini.

Anita menyatakan hingga kini masih banyak persoalan atas realisasi anggaran di Kemendikbud serta penyerapan APBN di daerah. Kemudian, ia juga menyoroti permasalahan guru PPPK yang menurutnya hingga kini masih ada di antara mereka yang belum kunjung diangkat.

"Sampai sekarang guru PPPK yang sudah lolos sampai sekarang belum dikasih SK, NTT belum mereka belum terima SK," ucap dia.

Anita menyebut guru di daerah terpencil yang masih banyak belum menerima tunjangan. Kemudian, bangunan-bangunan sekolah yang terbengkalai padahal anggarannya telah turun dari beberapa tahun terakhir. Ia menyebut masih banyak permasalahan yang dihadapi Kemendikbud di lapangan.

"Saya marah Pak Menteri untuk kesekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan, jangan dong kita dibikin seperti anak kecil," katanya berapi api.

Mendikbudristek Nadiem Makarim belum memberikan klarifikasi, keluar melalui pintu samping untuk menghindari wartawan yang menunggunya di luar sidang komisi X mitra kerja Kemendikbudristik.