Ambil 51 Persen Saham Freeport, Pemerintah Tak Jamin Kesejateraan Papua

Papua: Divestasi saham sebanyak 51 persen yang diberikan PT Freeport Indonesia ke pemerintah tak menjamin kesejahteraan masyarakat Papua. Hal tersebut dikarenakan, isi dari kesepakatan belum dijelaskan secara detail.

"Saya sudah dengar isi kesepakatan itu, tapi kesepakatan itu dapat merugikan masyarakat Papua. Pemerintah haruslah lebih rinci terkait kesepakatan itu," ujar Helena Kabogau dari Aliansi Mahasiswa Papua, Selasa (30/8).

Meskipun saat ini pemerintah Indonesia memgang saham Freeport lebih besar. Namun, hal ini tak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat Papua. Karena tanah Papua sendiri sudah lama dicemari oleh perusahaan tambang asal Amerika itu. Jika Indonesia tak ada aturan ketat terkait kesepakatan itu, maka otomatis masyarakat Papua akan tertindas.

Helena berharap pemerintah Indonesia dapat mendahulukan kepentingan masyarakat Papua. Saat divestasi saham 51 persen disetujui kedua pihak, pemerintah diminta mulai menata keberlangsungan dan kendali masyarakat Papua di tanahnya sendiri. 

"Intinya kami ingin anak daerah Papua yang punya kendali, bukan dari pulau lain. Kami sudah lelah dijajah asing, janganlah setelah ini malah dijajah kawan sendiri," ucapnya. (har)