Aliansi BEM Surabaya Bakal Demo DPRD Jatim, 14 April

Mahasiswa sejumlah universitas di Kota Surabaya yang mengatasnamakan dirinya Aliansi BEM Surabaya, berencana menggelar aksi demonstrasi, pada 14 April 2022 mendatang. 

Koordinator lapangan aksi, S. Andre Prasetyo Utomo mengatakan hal itu merupakan keputusan bersama hasil konsolidasi pada Minggu, 10 April 2022, di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

Aksi tersebut, kata Tomo, sesuasi dengan kesepakatan dengan seluruh BEM universitas yang ada di Surabaya. Mereka pun bakal turun ke jalan untuk unjuk rasa di DPRD Jawa Timur (Jatim). "Kawan-kawan Aliansi dan mahasiswa se-Surabaya bersepakat untuk turun lapangan pada tanggal 14 April 2022 dengan tujuan Aksi DPRD Jatim," kata Tomo, Senin, 11 April 2022.

Para mahasiswa bakal membawa beberapa tuntutan dalam aksi itu. Yakni, mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). 

Kemudian, Aliansi BEM Surabaya juga mendesak agar pemerintah mewujudkan reforma agraria dengan sebenar-benarnya, untuk keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 

Selanjutnya, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, disusul kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Solar. "Ada kelangkaan Pertalite yang notabenenya sekarang bahan bakar pokok utama, karena murah tapi langka, terus Solar juga seperti itu," jelasnya.

Mahasiswa UPN Veteran Jatim ini mengungkapkan, para mahasiswa juga bakal memprotes ketidakmampuan pemerintah mengontrol harga sejumlah bahan pokok. Salah satunya minyak goreng. "Kami meminta pemerintah untuk mengambil peran menstabilkan harga minyak goreng, dan meminta pemerintah untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng," ucapnya. 

Tomo mengatakan, pihaknya tidak akan membawa tuntutan perihal perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Ia beralasan, Presiden Joko Widodo, sudah dengan tegas menolak rencana itu. "Karena kondisinya sudah jelas dan sudah ada pernyataan dari Pak Jokowi terkait dengan penundaan pemilu tidak akan terjadi, dan soal penundaan beliau juga menolak,” tutupnya.