Akui Yerusalem Barat Ibu Kota Israel, Australia Panen Kecaman
Kebijakan Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mendapat kecamanan dari pelbagai pihak. Itu setelah ia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Salah satunya datang dari Partai Buruh, oposisi dari pemerintah negeri kanguru itu. Terkait keputusan itu, Partai Buruh menganggap bahwa PM Morrison hanya mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan nasional.
“Apa yang saya khawatirkan adalah Morrison menempatkan kepentingan politik di atas kepentingan nasional kita,” tegas Pemimpin Partai Buru, Bill Shorten, dalam komentarnya dikutip laman Express.co.uk, Sabtu 15 Desember 2018.
Senada dengan Shorten, Menteri Luar Negeri kabinet bayangan Australia, Penny Wong, juga melakukan hal yang sama. Wong menuduh, apa yang dilakukan PM Morrison itu hanya untuk ‘menyelamatkan wajahnya’ dari kekalahannya pada pemilu Wentworth Oktober 2018 lalu.
“Kami akan memindahkan kedutaan besar kami ke Yerusalem Barat ketika sudah memungkinkan,” kata Morisson.
“Mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, sambil terus menempatkan Kedutaan Australia di Tel Aviv, tidak lebih dari aksi menyelamatkan wajah yang menunjukkan Morrison terus menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan nasional,” papar Wong.
Wong menilai, keputusan itu sangat beresiko dan tidak memberikan keuntungan apapun bagi Australia.
“Ini keputusan yang berisiko dan tak ada keuntungannya,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, PM Morrison menyatakan bahwa Yerusalem Barat adalah ibu kota Israel pada Sabtu 15 Desember 2018. Meski demikian, PM Morrison mengatakan kalau pernyataannya itu tidak serta merta langsung memindahkan Kedubes Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat.
“Kami akan memindahkan kedutaan besar kami ke Yerusalem Barat ketika sudah memungkinkan,” kata Morisson.
Sebetulnya, PM Morrison sudah mempertimbangkan untuk memindahkan Kedubesnya sejak Oktober lalu. Menurutnya, pemindahan Kedubes merupakan gagasan dari mantan Dubes Australia untuk Israel, Dave Sharma. Proses perdamaian antara Palestina dan Israel yang tak kunjung terwujud menjadi pertimbangan untuk memindahkan Kedubes Australia ke Yerusalem.
Namun demikian, Pemimpin Partai Hijau Australia, Richard Di Natale, mengatakan, cara terbaik untuk mewujudkan perdamaian diantara dua negara tersebut adalah dengan mengakui negara Palestina. Di Natale bahkan menyebut kalau pengakuan yang disampaikan PM Morrison itu ‘tidak bertanggung jawab.’
“Partai Hijau telah berulang kali mengatakan bahwa pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel sama saja merugikan proses perdamaian dan bagi rakyat Palestina. Keputusan ini menghadiahi pemerintahan (PM Benjamin) Netanyahu di Israel dengan kebijakan-kebijakan seperti merajalelanya permukiman yang tidak hanya melanggar hukum internasional tapi juga semakin mengikis prospek perdamaian,” jelasnya.
Ada yang menilai bahwa pernyataan PM Morrison tersebut dimaksudkan untuk mendulang suara dari pemilih Yahudi dan konservatif Kristen. (adi)