Aktivis 98 Surabaya: Penuntasan Pelanggaran HAM Jadi Fokus Capres

Gerakan Aktivis 98 (Gerak98) Surabaya mendesak semua pasangan Capres-Cawapres yang sedang mengikuti kontestasi Pemilu 2024, memiliki langkah konkret dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam acara bedah buku 'Buku Hitam Prabowo Subianto' karya Buya Azwar Furgudyama di salah satu warung kopi di kawasan Surabaya Timur, pada Sabtu, 16 Desember 2023.

Dandik Katjasungkana, aktivis pengerak sosial asal Surabaya menyebut bahwa masih ada 13 aktivis yang dinyatakan hilang, saat memperjuangan keadilan dan demokrasi pada tahun 1997-1998.

"Total ada 23 aktivis yang dinyatakan diculik, 9 dilepaskan, 1 orang ditemukan meninggal dunia dan 13 lainnya masih dinyatakan hilang sampai saat ini," kata Dandik dalam paparannya.

Menurutnya, isu pelanggaran HAM di Indonesia bukanlah isu tahunan yang seolah menjadi komoditas politik per 5 tahun sekali. Tetapi ada pihak keluarga dari para aktivis yang hilang menunggu kejelasan bagaimana keadaan anggota keluargannya.

"Sudah 25 tahun belum ada titik terang hingga saat ini. Pelanggaran HAM bukan isu komoditas politik 5 tahunan, tapi keadilan harus ditegakkan. Permintaan keluarga korban sederhana, mereka ingin keadaan keluarganya yang hilang dijelaskan oleh pemerintah. Jika mereka meninggal dimana makamnya, tapi jika masih hidup dimana kiranya keberadaanya," jelasnya.

Pihaknya mendorong, siapapun yang terpilih nantinya untuk melaksanakan rekomendasi dari DPR RI terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM, khususnya yang terjadi ketika tahun 1998. Adapun rekomendasi tersebut adalah melaksanakan pengadilan HAM ad Hoc. Yakni pengadilan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM.

"Pemerintah juga harus segera membentuk tim pencarian dimana 13 aktivis yang masih hilang hingga hari ini," ungkapnya.

Pegiat Pemilu dan Demokrasi, Hasnu Ibrahim menjelaskan, acara ini masih dalam rangkaian peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang jatuh pada 10 Desember.

"Sekaligus ini sebagai alarm bagi publik bahwa ada tragedi kemanusian yang masih belum diselesaikan oleh negara hingga hari ini," paparnya.

Selain itu, tambahnya kegiatan ini juga bertujuan untuk kembali mengingatkan sejarah kelam pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia kepada mahasiswa dan aktivis milenial.