Aksi Indonesia Gelap Kembali Digelar di Surabaya, Tolak RUU Anti-Rakyat dan Efisensi Anggaran

Segenap mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil di Kota Surabaya akan kembali menggelar aksi 'Indonesia Gelap' di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, hari ini Jumat 21 Februari 2025.

Pantauan Ngopibareng.id, terlihat puluhan massa telah berkumpul di titik aksi sejak pukul 09.00 WIB. Mereka terpantau kompak memakai pakaian berwarna hitam serta ada juga beberapa yang turut membawa payung berwarna senada.

Terlihat, massa juga turut membawa poster yang kebanyakan berisi sindiran, yang di antaranya bertuliskan 'Dulu Sok Cinta Rakyat, Sekarang Cinta Duit Rakyat', 'Rakyat Diperas Anggaran Pendidikan Dipangkas Indonesia Cemas', dan 'Di Negara Ini yang Waras Cuma Rakyat'.

Koordinator aksi, Thanthowy Syamsuddin mengatakan, para demonstran berasal daei Kesatuan Solidaritas dan Soliditas Indonesia Gelap Nasional, yang tergabung dalam aliansi warga sipil Arek Gerakan Rakyat (Arek Gerak), yang terdiri atas mahasiswa, akademisi, dan elemen sipil-elemen sipil lainnya.

Pihaknya menuntut supaya pemerintah pusat segera berbenah, membatalkan rancangan undang-undang (RUU) yang dianggap mensengsarakan rakyat dan segera mengesahkan RUU yang pro rakyat.

"Tuntutan kami se-nasional sama, satu yaitu tolak undang-undang anti rakyat yakni Undang-undang Minerba, UU Multifungsi TNI-Polri, yang sebenarnya itu akan berdampak buruk pada kesejahteraan rakyat dan demokrasi sendiri," ucap Thanthowy ditemui di sela-sela aksi, Jumat 21 Februari 2025.

"Dan yang kedua, kami menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang pro rakyat, yakni satu UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU Masyarakat Adat, dan UU Perampasan Aset," tambahnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya itu juga mengungkapkan, pihaknya juga menuntut evaluasi besar-besaran atas kebijakan serta program pemerintah yang memperparah penderitaan rakyat.

Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan rencana pemangkasan anggaran pada pos vital, seperti pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur.

"Pendidikan itu (rencana) dipotong Rp110 triliun untuk efisiensi yang disebut Prabowo, tapi kabinetnya sendiri enggak efisien. Yang kedua (anggaran Kementerian) PU pekerjaan umum dipotong Rp80 triliun. Jadi alokasi penting untuk rakyat itu dihabisi, dipress, tapi in-efisiensi masih berlaku dan itu dialokasikan ke tempat-tempat lain. Salah satunya juga (anggaran) MBG yang menurut kami itu lebih cocok untuk investasi sosial," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti kebijakan pemerintah lainnya, yakni lembaga "Danantara" yang akan difungsikan untuk menginvestasikan deviden dari setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada.

Thanthowy menerangkan, tata kelola lembaga tersebut belum jelas strukturnya dan disebut-sebut akan terdiri atas para elite dan oligarki. Pihaknya pun melawan atau menolak konsep Danantara tanpa tata kelola yang solid, transparan, dan akuntabel.

"Kami melihatnya itu bagi-bagi kue ekonomi untuk menginvestasikan uang rakyat, uang negara, secara legal. Yang bisa jadi ketika tata kelolanya buruk, itu bisa berakhir dengan investasi seperti di Malaysia. Kita bisa berkaca pada (kasus) Jiwasraya dengan ketentuan OJK, pengawasan supervisi dari BI, itu pun masih lolos. Apalagi ini (Danantara), di mana itu menurut penuturan para ahli, itu bisa lepas dari konteks undang-undang kerugian negara," paparnya.

Thanthowy juga menerangkan, massa aksi yang berjumlah ratusan baru akan berdatangan ke titik aksi sesudah salat Jumat berakhir. Perkiraannya, sebanyak 500 massa aksi akan ikut berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim.

Aksi massa juga telah mencoba untuk melakukan audiensi dengan pimpinan dan anggota DPRD Jatim. Namun, hanya Fraksi PKS dan anggota DPRD Jatim Fraksi PDI Perjuangan, Fuad Bernadi yang merespons ajakan tersebut.

"Perkiraan 500 orang setelah agenda salat Jumat dan juga agenda kami pukul 13.00 diterima oleh Fraksi PKS, yang diketuai Lilik Hendarwati dan juga Fuad Bernadi, tapi dari seluruh pimpinan dan ketua fraksi lainnya belum ada yang membalas respon pesan kami," pungkasnya.