Aksi 272 Jember Tuduh Bupati Hendy Siswanto Nepotisme

Ratusan warga Jember yang tergabung dalam aksi 272 menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Senin, 27 Februari 2023. Mereka menyampaikan evaluasi kritis dua tahun kepemimpinan Bupati Jember, Hendy Siswanto.

Koordinator aksi, Kustiono Musri mengatakan, sejak memimpin Jember pada 2021 sampai saat ini, Hendy Siswanto sudah genap dua tahun menjadi orang nomor satu. Namun, selama kurun waktu tersebut, aksi 272 menilai tak ada satu pun prestasi yang bisa dibanggakan.

Bahkan, lanjut Kustiono, kepemimpinan Hendy Siswanto diwarnai praktik nepotisme. Bupati dinilai sering mengedepankan keluarganya sendiri masuk dalam birokrasi. Sebagai contoh, kata Kustiono, ajudan Hendy Siswanto adalah keponakannya sendiri.

Menurut Kustiono, posisi itu sebaiknya diisi oleh sosok yang memiliki kemampuan khusus DALAM memahami persoalan Jember. “Keponakannya yang belum memenuhi syarat kepangkatan di ASN, tiba-tiba diangkat menjadi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,” tandasnya.

Tak cukup sampai di situ, Hendy Siswanto juga ditengarai menunjuk dua orang sebagai tim ahli dari kalangan keluarga sendiri. Mereka masih berstatus keponakan dan menantu. Seharusnya, kata Kustiono, tim ahli berasal dari kalangan profesional yang memiliki pemahaman tentang Jember.

"Sejauh ini, warga belum mengetahui keahlian dari dua orang yang ditunjuk sebagai tim ahli bupati tersebut. Sebab, salah satunya merupakan pendatang dari Aceh dan terbilang orang baru di Jember," sambung dia.

Demonstran juga menengarai ada praktik makelar dalam pengisian pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Jember. Dugaan nepotisme dalam pengangkatan tenaga pegawai non ASN tersebut saat ini sedang didalami oleh pihak kepolisian.

Dalam bidang penunjukan tender proyek, demonstran juga menilai ada upaya manipulasi. Para pemenang lelang sudah ditentukan sebelum lelang dilakukan.

“Dalam program multiyears pembangunan infrastruktur jalan, rekanan yang mengerjakan proyek itu sudah ditentukan sebelum proses lelang dilakukan. Jadi lelang hanya formalitas belaka,” tambah Kustiono.

Demonstran juga menyinggung soal dugaan tindak pidana dalam proyek rehab pendapa dan Gedung PKK yang dipecah-pecah. Pecah proyek tersebut sempat menjadi sorotan publik, namun pada akhirnya isunya tenggelam.

Sementara di satu sisi aparat penegak hukum juga terkesan lamban menyelidiki kasus tersebut. Terbukti Hendy Siswanto selaku Bupati Jember hingga saat ini belum diperiksa penyidik.

Dari segi keberpihakan dan kepedulian terhadap nasib petani, Hendy juga dinilai telah mengingkari janji politiknya saat kampanye. Hendy berjanji membangun pabrik pupuk organik di tiap kecamatan. Namun, kenyataannya hingga saat ini janji tersebut belum dipenuhi. Belum lagi persoalan kemiskinan dan angka stunting di Kabupaten Jember.

Demonstran juga menyoroti carut marut perpajakan di Jember. Pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan oleh warga diduga digelapkan oleh oknum dalam pemerintahan desa. Mereka mencontohkan kasus yang terjadi di Desa Wringin Agung dan Desa Klatakan.

Selain itu persoalan tenaga kerja atau buruh di Kabupaten Jember juga tak kunjung ada penyelesaian. Pemkab Jember dinilai tidak berani menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang belum menerapkan upah sesuai UMK.

Lebih jauh Kustiono menjelaskan, pihaknya tidak mengajukan tuntutan spesifik dalam aksi kali ini. Karena aksi ini hanya untuk menyampaikan evaluasi kritis terhadap dua tahun kepemimpinan Hendy Siswanto.

Demonstran berharap dengan adanya aksi ini masyarakat Jember mengetahui tentang kepemimpinan Hendy Siswanto yang berbau nepotisme. Aksi tersebut juga bertujuan agar Hendy Siswanto dapat berbenah lebih baik ke depannya.

“Kita tidak mengajukan tuntutan. Kita hanya ingin menyadarkan publik tentang kepemimpinan Hendy Siswanto. Terkait apakah nanti masyarakat tetap memilih Hendy pada pemilihan bupati mendatang itu hak demokrasi masyarakat,” pungkas Kustiono.

Hingga berita ini diturunkan, bupati maupun pihak terkait belum menanggapi tuduhan para demonstran ini.