Akhir November, Pasuruan Optimis Target Capaian Pajak Terpenuhi

Pemkab Pasuruan optimis, penerimaan pajak daerah dari sektor PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan) yang ditargetkan sebesar Rp70 Milyar, bisa terpenuhi sebelum tutup tahun.

Mukhammad Syafi’i, Kabid Pendataan, Penetapan dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan mengatakan, saat ini, total penerimaan pajak daerah dari sektor PBB P2 sudah mencapai Rp64 Milyar. Itu artinya, menyisakan Rp 6 Milyar lagi yang harus dikejar.

"Kalau diprosentasekan, tinggal 6 persen saja. Insya Allah kita optimis, akhir November atau paling lambar pertengahan desember sudah tercapai,” kata Syafi’i, Jumat, 8 November 2019.

Untuk mengejar sisa target, BKD melakukan berbagai macam langkah. Utamanya adalah mengoptiomalkan penagihan wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajibannya melalui operasi sisir.

Kata Syafi’i, dalam operasi sisir, para pegawai di BKD dikerahkan untuk mendatangi kantor desa maupun kecamatan, serta berpartisipasi dalam Kenduren Mas yang diselenggarakan Pemkab Pasuruan setiap 2 minggu sekali.

"Setiap ada Kenduren Mas, kita selalu hadir. Dan antusiasme para wajib pajak untuk membayar PBB P2 selalu tinggi. Bahkan, ketika kita datangi langsung ke rumah wajib pajak, mereka juga lebih senang," katanya.

Lebih lanjut, Syafi’I menegaskan, para wajib pajak PBB P2 yang belum membayar, didominasi masyarakat pedesaan. Dari seluruh wajib pajak yang mencapai 750 ribu WP, kurang lebih 70% adalah warga pedesaan. Kalau diangkakan, sekitar 300-400 ribu WP yang masih menunggak.

"Paling banyak memang warga desa," katanya.

Sementara itu, saat ditanya masih banyaknya WP yang belum membayar PBB P2, Syafi’i menegaskan bahwa banyak warga yang jarak antara tempat tinggalnya dengan loket pembayaran sangat jauh. Selain itu, warga desa memilih membayar PBB P2 bersamaan dengan panen padi, buah maupun sayuran.

"Biasanya begitu. Pas panen, baru bayar pajak. Kalau yang jauh, lebih ke malas untuk membayar. Maka dari itu, kita jemput bola ke desa-desa atau bahkan ke rumah-rumah WP. Mereka tinggal bayar, itu saja," katanya.