Eri Cahyadi akan Kaji Skema Pembiayaan Makan Gratis Pakai APBD Usai Cuti Walikota

Petahana Eri Cahyadi-Armuji yang sedang menjalani masa cuti kampanye akan segera kembali ke Balai Kota Surabaya. Mereka akan aktif kembali sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, Minggu 24 November 2024.

Mengenai program nasional (pronas) pemberian makan bergizi gratis (MBG) kepada ratusan ribu siswa-siswi tingkat SD dan SMP se-Kota Surabaya, pihaknya akan membahas terlebih dahulu dengan dinas terkait.

"Kita juga belum tahu ya (anggaran mana yang akan digeser untuk pemberian MBG), besok kalau sudah masuk kembali akan kita bahas bersama-sama," ungkapnya, Jumat 22 November 2024.

Semula, Eri Cahyadi mendukung penuh program MBG tersebut bila pembiayaannya didukung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun saat ini, dirinya justru tidak keberatan bila nantinya pendanaan pemberian MBG tersebut juga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Diketahui, terdapat opsi pembiayaan MBG melalui skema MPAK APBD Kota Surabaya 2025.

"Kalau dulu kan menggunakan APBN yang disampaikan, tapi ternyata kemarin kita persiapan untuk menggunakan APBD. Ini informasi saya juga belum tahu ya karena informasinya seperti itu," ucapnya.

Eri Cahyadi menegaskan, dirinya bersedia untuk menjalankan skema pembiayaan program MBG dengan sistem sharing antara APBN dan APBD. Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai bentuk gotong-royong dan membantu kabupaten atau kota lainnya yang kemampuan fiskalnya tidak sebesar Surabaya.

"Ketika itu adalah untuk menutup daerah yang lain kita sepakat saja. Jadi ketika ternyata ada program makanan gratis dan daerah lain membutuhkan dana karena tidak kuat akhirnya Surabaya harus menggunakan dana kita (APBD) dan itu untuk warga Surabaya. Saya tidak apa-apa," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Eri Cahyadi mengharapkan penerapan program makan bergizi gratis bisa diimplementasikan, asalkan anggaran pelaksanaan bisa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat dan tidak mengambil dari anggaran pemerintah daerah.

Menurutnya, kekuatan APBD Kota Surabaya disebutnya tidak mampu apabila harus secara penuh menanggung pelaksanaan program makan siang gratis yang kini masih digodok pemerintah pusat.

Sebab, lanjutnya, saat ini Pemkot Surabaya sedang fokus menyelesaikan sejumlah permasalahan, khususnya menanggung jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

"Sekarang ini kami hari ini fokus BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan oleh kami sebesar Rp500 miliar dalam satu tahun," ujar Eri Cahyadi, Sabtu 9 Maret 2024.