Akademisi UB Nilai Pelibatan Militer Tangani Covid Langkah Keliru

Akademisi Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, Faishal Aminuddin menilai langkah pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai langkah yang keliru.

Pelibatan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19 menurut Faishal tidak disertai dengan argumentasi yang logis oleh pemerintah. Hal ini katanya dapat menyebabkan praktik demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.

"Kalau lihat di Indonesia, DPR tidak begitu banyak bersuara. Kemudian pelibatan TNI dalam hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, itu juga sudah diambil. Ini preseden buruk saya kira. Apa urgensinya menurunkan TNI untuk memastikan kedisiplinan masyarakat," dalam acara webinar refleksi akhir tahun oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Rabu 25 November 2020.

Selain itu, variabel-variabel yang dapat menurunkan tingkat demokrasi di Indonesia, terang Faishal yaitu inkonsistensi pemerintah dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

"Masyarakat seperti yang kita lihat bingung sendiri. Pemerintah ini maunya apa. Ketat di satu sisi, longgar di sisi yang lain. Kritik terhadap mereka (pemerintah) juga disikapi dengan serius sekali," tuturnya.

Faishal mengatakan sebenarnya pemerintah bisa saja tidak melibatkan militer dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Namun, dalam proses penanganan pandemi, pemerintah harus membuat kebijakan yang konsisten dengan argumentasi yang logis.

"Pemerintah harus mengambil kebijakan dengan basis argumentasi yang jelas. Tetapi kalau ada ambivalensi dalam kebijakan yang diambil, ini yang repot. Sehingga masyarakat tidak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah," katanya.

Tanpa adanya basis argumentasi logis dalam setiap kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah kata Faishal ini akan menyebabkan pemerintah cenderung menjadi rezim otokratik.

"Ini yang membuat bisa jadi terbiasa kemudian secara halus pemerintahan semakin kuat dan menghasilkan rezim yang otokratik di kemudian hari. Ini kita akan sangat merugi, karena demokrasi yang sudah diperjuangkan lama akan mengalami pemunduran," tutupnya.