AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Feri Amsari: Film Dirty Vote Terbukti

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari menyebutkan, fakta-fakta yang dibahas dalam film Dirty Vote sudah terbukti dengan adanya pelantikan dua menteri oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 21 Februari 2024.

Sebagaimana diketahui, salah satu dari dua menteri yang dilantik oleh Presiden Jokowi tersebut adalah Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau yang dikenal dengan AHY.

AHY dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (Menteri ATR/BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto. Saat bersamaan Hadi Tjahjanto juga dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hadi Tjahjanto sendiri dilantik menjadi Menko Polhukam untuk menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri karena menjadi cawapres pendamping dari capres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Menurut Feri, pelantikan dua menteri tersebut bukan hanya sekadar untuk mengisi kekosongan jabatan, melainkan juga untuk memuluskan kepentingan politiknya dan melanggengkan kekuasaannya.

Ia menyebutkan, seperti dibahas dalam film Dirty Vote, cara yang seringkali dilakukan Jokowi untuk memuluskan kepentingan politiknya. Yaitu bagi-bagi kekuasaan secara merata kepada semua elemen politik, terutama para pendukungnya.

”Kenapa Jokowi bisa bertahan? Karena pembagiannya rata ke semua elemen politik yang ada,” kata Feri saat diwawancarai usai mengisi diskusi “Setelah Dirty Vote” di Universitas Widyagama, Kota Malang, pada Rabu, 21 Februari 2024.

Oleh sebab itu pula, Feri melanjutkan, Jokowi memiliki banyak pendukung yang sangat loyal. Mulai dari jajaran menteri, Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, partai politik (parpol), dan lain sebagainya.

”Jadi, semua disogok dengan gentong babi politik. Jangankan menteri, mulai dari partai, PNS, hingga kepada desa, semuanya disogok untuk kepentingan politiknya,” ujar akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas ini.

Namun demikian, jika praktik tersebut terus dilakukan oleh Jokowi. Dia menyebutkan tidak menutup kemungkinan akan ada banyak pihak yang tak puas dan akan muncul pergerakan untuk melakukan aksi Reformasi Jilid II.

Bahkan, menurut Feri, aksi Reformasi Jilid II itu sangat berpotensi terjadi dalam waktu dekat ini. Sebab, kata dia, sudah mulai muncul pergerakan-pergerakan di masyarakat untuk menggulingkan Jokowi.

”Sudah ada pergerakan menuju Reformasi Jilid 2 untuk menggulingkan Jokowi. Kita tunggu saja ini terjadi atau tidak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Kan waktunya cuma sedikit sebelum Ramadan,” ujarnya.