AHY Ambil Alih Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat yang Melambung
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menegaskan Satuan Tugas (Satgas) penurunan harga tiket pesawat tetap akan berjalan meskipun Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sudah tidak ada di kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
"Terkait dengan satgas (penurunan harga tiket pesawat) itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Nah, tentu akan dirapatkan dengan Kementerian terkait yang masuk dalam satgas yaitu Perhubungan dan instansi lain yang berperan," kata Airlangga dalam konferensi pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Senin 4 Novembet 2024
Sebelumnya di masa Pemerintahan Presiden ke -7 Joko Widodo (Jokowi) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Perekonomian resmi membentuk Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Ini termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Satgas tersebut menargetkan bisa menekan harga tiket pesawat domestik yang dikeluhkan mahal oleh para konsumen.
Sejalan dengan hal itu, di era kepemimpinan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga akan melanjutkan upaya menurunkan harga tiket pesawat domestik. Bahkan, dia mengaku sudah menemui Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
Upaya menurunkan harga tiket pesawat itu sebelumnya dikepalai oleh Luhut saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi, menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menurunkan harga tiket pesawat yang tinggi.
Kebijakan ini dinilai relevan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah pariwisata yang selama ini terdampak langsung oleh harga tiket pesawat yang mahal.
Dalam pernyataannya, Anggota DPR RI dari Dapil NTB II tersebut menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan lintas sektoral untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Hal ini senada dengan pandangan Abdul Hadi, yang telah mendorong agar pemerintah tidak hanya mencari solusi jangka pendek tetapi juga langkah-langkah jangka panjang yang melibatkan berbagai sektor.
“Kenaikan harga tiket pesawat telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama di NTB yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber ekonomi utama. Dengan tiket pesawat yang lebih terjangkau, masyarakat akan lebih terdorong untuk melakukan perjalanan, yang pada pasangannya akan meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional, seperti yang ditargetkan pemerintahan Presiden Prabowo yaitu 8 Persen,” ungkap politisi PKS Abdul Hadi ditengah kunjungannya di Lombok Senin 4 November 2024.
Selain memberikan dampak positif bagi industri pariwisata, penurunan harga tiket juga akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan menggerakkan roda perekonomian, khususnya di wilayah-wilayah yang bergantung pada sektor pariwisata seperti Pulau Lombok
“Dengan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau, aksesibilitas masyarakat terhadap destinasi wisata akan meningkat, yan akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat setempat,” ujarnya.
Menurut informasi yang ia peroleh, tingginya harga tiket pesawat domestik di Indonesia tak lepas dari "pungutan cukup besar" yang disisipkan pemerintah kepada penumpang.
Pungutan-pungutan itu antara lain pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%, iuran wajib asuransi Jasa Raharja, serta retribusi bandara atau PJP2U.
Termasuk biaya "titipan" dalam harga avtur seperti throughput fee atau pungutan tiap distribusi avtur oleh pengelola bandara.
Belum lagi kalau di pangkalan udara militer seperti Halim Perdana Kusuma atau Juanda, dikenakan "biaya ganda" dari otoritas bandara dan Danlanud”, ujarnya.