Ada Sumber Minyak di Balik Genosida Rohingya, Ini Penjelasannya

Jakarta: Di balik pembasmian etnis Rohingya oleh militer Myanmar punya alasan sumber daya alam yang menyilaukan. Sehingga, pemerintah Myanmar rela mengorbankan nilai kemanusiaan untuk merengkuh sumber minyak dan gas di kawasan Arakan - Rakhine, Myanmar itu.

Tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya merupakan konflik geopolitik, khususnya pertarungan kuasa dan kekuasaan (yang tak seimbang). Terjadi di daerah Arakan - Rakhine, yang dihuni mayoritas etnis Rohingya, dengan dugaan kuat didasarkan pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya, khususnya minyak dan gas, khususnya di wilayah-wilayah sekitar:

1). Pipa gas (mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 193,6 juta kubik kaki per hari) dan pipa minyak (mulai beroperasi 1 Desember 2013 dengan kapasitas 400 ribu barrels per hari) dari Kyauk Phyu ke perbatasan China sepanjang 803 km - yang dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi kepemilikan saham 50,9 % CNPC (China), 25,04% Daewoo International (Korea), 8,35% ONGC (India), 7,37% MOGE (Myanmar), 4,17% GAIL (India) dan 4,17% investor-investor swasta lainnya.
 2). Pipa gas (mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 105,6 juta kaki kubik per hari) dari Shwe ke Kyauk Phyu sepanjang 110 km - yang dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi kepemilikan saham 51% Daewoo International (Korea), 17% ONGC (India), 15% MOGE (Myanmar), 8,5% GAIL (India) dan 8,5 KOGAS (Korea);

3). Blok-blok minyak dan gas di Semenanjung Rakhine di mana Daewoo International (Korea), ONGC (India), MOGE (Myanmar), GAIL (India), KOGAS (Korea), Woodside Petroleum (Australia), CNPC (China), Shell (Belanda/Inggris), Petronas (Malaysia), MOECO (Jepang), Statoil (Norweigia), Ophir Energy (Inggris), Parami Energy (Myanmar), Chevron (Amerika Serikat), Royal Marine Engineering (Myanmar), Myanmar Petroleum Resources (Myanmar), Total (Prancis), PTTEP (Thailand) dan Petronas Carigali (Malaysia) beroperasi dan berproduksi, di mana daerah tersebut dilaporkan memiliki cadangan terbukti sebesar 7,836 triliun kaki kubik gas dan 1,379 milyar barel  minyak - yang beberapa blok di antaranya berproduksi sejak 2013, ditawarkan tahun ini sebagai temuan baru, dan beberapa blok lainnya jatuh tempo kontraknya tahun 2017 ini; dan

4). Blok-blok minyak dan gas di daratan Arakan di mana North Petro-Chem Corp (China), Gold Petrol (Myanmar), Interra Resources (Singapura), Geopetrol (Prancis), Petronas Carigali (Malaysia), PetroleumBrunei (Brunei), IGE Ltd. (Inggris), EPI Holdings (Hongkong/China), Aye Myint Khaing (Mynmar), PTTEP (Thailand), MOECO (Jepang), Palang Sophon (Thailand), WIN Resources (Amerika Serikat), Bashneft (Russia), A1 Construction (Myanmar), Smart Technical Services (Myanmar), Myanmar Petroleum Resources (Myanmar) dan ONGC (India) beroperasi dan berproduksi, di mana daerah tersebut dilaporkan memiliki cadangan terbukti sebesar 1,744 triliun kaki kubik gas dan 1,569 milyar barel minyak - yang beberapa blok di antaranya jatuh tempo kontraknya pada tahun 2017 ini.

“Ya, ada dugaan kuat didasarkan pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya, khususnya minyak,” kata Dr. Mahmud Syaltout, Wakil Sekjen GP Ansor, pada ngopibareng.id, Sabtu (2/9/2017).

Aung San Suu Kyi, Mayoritas Diam

Karena itu, GP Ansor mencermati, tragedi kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita etnis Rohingya karena situasi di mana pemeluk agama mayoritas yang sebenarnya moderat memilih diam dan bukan melawan saat terjadi persekusi terhadap kaum minoritas, Aung San Suu Kyi, sang penerima Nobel Perdamaian, hanyalah contoh paling memuakkan dari diamnya mayoritas.

GP Ansor mengkaji dengan seksama, khususnya secara geopolitik mengapa terjadi insiden serangan dengan menargetkan wilayah-wilayah yang dihuni etnis Rohingya pada tahun 2013, kemudian 2016 dan semakin menguat di tahun 2017 ini dengan intensifikasi jumlah korban dan jenis kekejian yang dilakukan.

GP Ansor juga mempelajari konflik geopolitik yang sangat berdarah di daerah-daerah kaya sumber daya alam khususnya minyak dan gas (Oil & Gas Blood) atau kutukan sumber daya (Resource Curse) bukan fenomena khas Myanmar, dan bukan hanya menimpa etnis Rohingya, tapi juga terjadi di belahan bumi yang lain - di mana untuk menutup operasi apropriasi kapital dan sumber daya secara menjijikkan operator-operator di lapangan membungkus dan/atau menutupnya dengan konflik antar etnis, antar agama, antar kelompok masyarakat - dengan tujuan agar akar maupun persoalan sebenarnya menjadi kabur dan tersamar.

“Penyelesaian kasus Rohingya akan menjadi sulit, terlebih melihat banyaknya pihak, negara dan korporasi yang berkepentingan terhadap penguasaan aset, kapital maupun sumber daya di daerah-daerah di mana saudara-saudara kita etnis Rohingya sebelumnya dan/atau saat ini tinggal,” ujar Mahmud Syaltout. (adi)