Ada Misi Ganda dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua Barat

Pembangunan proyek infrastruktur di Papua Barat ternyata tak hanya membangun sarana infrastruktur saja. Namun, ada juga misi pemberdayaan warga yang diemban dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur.

Program pemberdayaan itu bisa dari sisi teknis yaitu melalui program pemberdayaan pengusaha lokal atau program padat karya. Program pemberdayaan pengusaha lokal misalnya dilakukan dengan melibatkan pengusaha lokal dalam setiap proyek insfrastruktur. Jika mereka memang memenuhi kualifikasi.

"Sedangkan program padat karya, yaitu dengan cara melibatkan warga lokal untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya nonteknis. Misalnya babat rumput, pembersihan saluran dan sebagainya," kata Sukarman ST. MT Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sorong.

Kata Sukarman, program-program pemberdayaan semacam itu, dianggap cukup efektif untuk memperlancar pembangunan insfrastruktur di Papua Barat. Asal tahu saja, dalam program pembangunan proyek infrastruktur di Papua Barat, seringkali instansi yang dipimpinnya menemui kendala nonteknis seperti penolakan warga sekitar berupa pemalangan.

"Itu faktual dan benar-benar terjadi," kata pria alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini. 

Jika sudah menemui hal tersebut, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek yang bersangkutan harus bisa menyelesaikan masalah nonteknis tersebut dengan warga. Namun, untuk menyelesaikan masalah nonteknis tersebut, tentunya juga membutuhkan waktu yang tak singkat. Akibatnya, sebuah proyek bisa menjadi molor, karena persoalan-persoalan nonteknis tadi.

"Kondisi seperti memang terjadi di lapangan. Tapi itu sulit jadi alasan saat ada audit. Makanya harus ada perlakuan yang bijak," kata pria asal Sragen Jawa Tengah ini.

Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan sebuah proyek, Sukarman selalu menjalin komunikasi dan koordinasi secara umum pemerintah daerah setempat. Dalam komunikasi itu, Sukarman selalu menjelaskan sebuah proyek yang akan dilaksanakan, tujuannya apa, siapa yang akan mendapatkan manfaat apa dari proyek tersebut.

"Sedangkan komunikasi dengan warga di sekitar lokasi yang akan ada proyek, menjadi tugas PPK. Makanya PPK di sini juga harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan warga sekitar," ujar dia. (amr)