Ada Kementerian Baru, Pemkab Banyuwangi Belum Ada Rencana Bentuk OPD Baru

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sedang melakukan sinkronisasi roda pemerintahan dengan jumlah kementerian yang cukup banyak. Sejauh ini, organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada masih bisa menjalankan roda pemerintahan yang ada tanpa harus melakukan pembentukan OPD yang baru.

Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengatakan, saat ini Pemkab Banyuwangi dalam hal ini Bagian Organisasi sedang menyusun langkah-langkah dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kita masih sinkronisasi, bagaimana dengan struktur baru di mana ada beberapa kementerian yang pecah,” jelasnya.

Dia menyebut, Pemkab Banyuwangi akan mendengarkan arah kebijakan pemerintah pusat untuk kabupaten dan kota. Sehingga saat ini, pemerintah daerah belum bisa secara detil dalam melakukan penyesuaian.

“Tapi kita di daerah setelah ada kementeraian baru terbentuk kita sudah melakukan konsolidasi bagaimana sinkronisasi terhadap arah dari pusat ke daerah,” katanya.

Dia menegaskan, hingga saat ini masih belum ada rencana untuk membentuk OPD baru dalam rangka penyesuaian dengan pembentukan kementerian baru. Saat ini, kata Dia, pemerintahan di Banyuwangi masih berjalan seperti bisa. Namun untuk pelaksanaannya, satu OPD bisa mengampu dua kementerian.

Namun menurutnya, bisa saja nanti pemecahan OPD itu dilakukan jika diperlukan.  Menurutnya, yang penting semua kebijakan dari pusat mengalir sampai ke daerah.

“Tapi kalau memang itu sangat urgent dan dibutuhkan akan kita bahas lebih lanjut,” tegasnya.

Gunturu menambahka, sejauh ini, Kementerian-kementerian juga belum melakukan rapat koordinasi dengan daerah. Menurutnya, beberapa dinas sudah ada arahan kebijakan berkaitan dengan masalah pendidikan, infrastruktur, masalah hingga kemiskinan.

“Tentu nanti berpengaruh terhadap bagaimana struktur di bawah yang harus optimal seperti apa,” ujarnya.