Abai terhadap Warganya, Raja dan PM Thailand Jadi Sorotan
Pakar politik Heru Susetyo dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) mengatakan, gelombang protes yang dilakukan belasan ribu warga muda Thailand yang berlangsung sejak bulan Juli terus berlanjut. Ini adalah salah satu protes terbuka yang menyerukan supaya lembaga kerajaan Maha Vajiralongkorn yang selama ini dianggap sakral bagi mayoritas warga di reformasi.
"Kondisi itu terjadi karena dampak dari Covid-19 yang telah menimbulkan kegelisahan di tengah situasi kemiskinan dan kebangkrutan perusahaan di Thailand.
"Pihak kerajaan tak bantu rakyatnya yang sedang mengalami masalah ekonomi, masalah kesehatan, jadi kurang sensitif dan tidak punya konsep kesejahteraan. Malah rajanya tinggal di luar negeri," kata Heru, dalam keterangan Sabtu 31 Oktober 2020.
Diketahui, warga muda Thailand juga meminta agar pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang melakukan kudeta di tahun 2014 mundur.
Agar tidak berlarut, Heru pun menilai, Prayuth Chan-Ocha untuk mengedepankan dialog daripada tindakan represif dalam menghadapi demonstrasi oleh massa pro-demokrasi.
Bagaimana pun, terang dia, solusinya harus mendengarkan keinginan kelompok sipil sebagai negara demokrasi, meskipun diperintah di bawah monarki konstitusional.
"Prayuth harus mengakomodir suara masyarakat sipil. Bukan justru kurang mengerti perasaan rakyatnya," kata Heru, seperti disiarkan RRI, Sabtu.
Sebelumnya, Otoritas Jerman menyatakan pihaknya terus menyelidiki perilaku Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, yang kerap menghabiskan waktu di Bavaria. Jerman mengingatkan akan ada konsekuensi jika terpantau ada pelanggaran hukum.
Seperti dilansir Reuters dan Associated Press, Selasa 27 Oktober 2020, demonstran pro-demokrasi Thailand mengajukan surat petisi kepada Kedutaan Besar Jerman di Thailand untuk meminta pemerintah Jerman menyelidiki apakah Raja Vajiralongkorn 'pernah melakukan politik Thailand dengan menggunakan hak prerogatif kerajaannya dari wilayah Jerman atau tidak'.