80 Persen Sekolah Siap Terapkan Kurikulum Merdeka Tahun ini

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mengupayakan penerapan kurikulum merdeka. Tahun 2023, Kemendikbudristek mencatat kurang lebih 80 sekolah di Indonesia sudah siap menerapkan kurikulum baru itu.

Demikian disampaikan Plt Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek irsyad Zamjani, usai sosialisasi standar nasional Pendidikan dan Rapor Pendidikan di Hotel Aston Jember, Minggu, 11 Juni 2023.

Menurut Irsyad, tahun 2022 lalu, hanya 140 ribu sekolah yang telah menerapkan kurikulum Merdeka. Sementara pada tahun 2023 mengalami peningkatan, yakni kurang lebih 80 persen telah siap menerapkan Kurikulum Merdeka.

Kendati demikian, Kemendikbudristek belum mewajibkan penerapan kurikulum merdeka itu. Pemerintah hanya menawarkan pilihan saja. Kebijakan mewajibkan atau tidak nantinya akan ditentukan setelah hasil evaluasi akhir tahun 2023 diketahui. Kemendikbudristek juga masih perlu mendapatkan masukan dari Komisi X DPR RI.

Kurikulum merdeka dianggap memiliki keunggulan dibandingkan kurikulum sebelumnya. Kurikulum merdeka dinilai bisa menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi kurikulum sebelumnya.

Pada kurikulum merdeka, proses pembelajaran disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Sehingga guru sebelum melakukan aktivitas pembelajaran harus melakukan asesmen terlebih dahulu.

“Guru harus melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Melakukan asesmen atau memetakan kemampuan siswa sebelum melakukan pembelajaran,” jelas Irsyad.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditekankan pada kurikulum merdeka adalah upaya menanamkan karakter. Khususnya menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Irsyad merinci, kurikulum merdeka memiliki tiga keunggulan. Pertama fokus kepada kompetensi esensial dan tidak ambisius. Kurikulum yang ambisius biasanya dapat menyebabkan siswa dan guru stress dan malas belajar.

Kedua, ada pembelajaran terdiferensiasi. Melalui pendekatan pembelajaran tersebut diharapkan guru bisa menerapkan strategi pembelajaran yang beragam, tidak menyamaratakan kemampuan siswa. Strategi pembelajaran tersebut dirumuskan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung.

Keunggulan ketiga, yakni pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran ini mendapatkan alokasi yang signifikan, yakni 20 sampai 30 persen.

“Pembelajaran berbasis proyek, kita beri alokasi yang signifikan, 20 sampai 30 persen, proyek harus berorientasi pada penguatan profil Pancasila siswa,” lanjut Irsyad.

Melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat melatih kepekaan sosial. Siswa akan peka tersangka isu-isu demokrasi dan intoleransi yang berada di sekitarnya.

Sehingga tujuan akhir dalam pembelajaran berbasis proyek membentuk siswa yang memiliki karakter, berakhlak mulia, dan memiliki semangat gotong-royong.

“Siswa dapat belajar berdemokrasi melalui pemilihan Ketua Osis di sekolah. Sebab pembelajaran berbasis proyek siswa dapat merekonstruksi pengetahuannya dengan melihat lingkungan sekitar,” pungkas Irsyad.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan, pihaknya terus berupaya agar kurkulum merdeka dapat diterima oleh masyarakat. Pihaknya gencar memberikan edukasi untuk meningkatkan kompetensi guru.

Upaya penerapan kurikulum merdeka tidak sedikit menguras anggaran. Sehingga Komisi X kurikulum merdeka terus dilanjutkan meskipun berganti rezim.

“Jangan sampai ganti rezim ganti kurikulum. Harus ada standar nanti minimal 15 tahun baru ada evaluasi atau perubahan. Karena kita sudah menginvestasikan triliunan untuk kurikulum ini,” kata Bang Pur.

Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Komisi X DPR RI juga akan memperhatikan kesejahteraan guru. Guru tidak boleh menerima gaji di bawah Rp4 juta.

Sejauh ini, program kesejahteraan guru sudah diterapkan terhadap ASN PPPK guru. Namun, masih tetap diperlukan kebijakan lebih lanjut, karena guru tersebar di Lembaga Pendidikan swasta dan negeri.

“Untuk yang PPPK sudah kita terapkan. Namun masih perlu ada kebijakan lebih lanjut, karena guru tidak hanya ada di sekolah negeri saja. Mereka tersebar di Lembaga-lembaga swasta,” pungkas Bang Pur.