70% Topang Pendapatan Negara, DJP Jelaskan Pajak di PWNU Jatim
Pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I di Surabaya dan Jatim III di Malang, Selasa siang (14 Maret 2023) melakukan kunjungan resmi ke Kantor PWNU Jawa Timur sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara kedua institusi.
Dalam kesempatan itu mewakili Pimpinan dan Karyawan, Kepala Kantor DJP Jatim I, Prof. John Liberty Hutagaol menyampaikan sumbangan untuk anak yatim yang akan disalurkan melalui NUcare Lazisnu Jatim, yang diterima langsung Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar.
Prof John menyatakan silaturahmi ini selain untuk memperkenalkan diri juga permohonan dukungan PWNU dan seluruh Nahdliyin akan kelancaran tugas DJP Jawa-Timur mengumpulkan dan menghimpun penerimaan negara dari perpajakan.
Secara nasional target pajak mencapai Rp 1.718 Trilyun, sementara khusus di Jawa Timur, mencapai Rp101 Triliun.
"Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi ulama selama ini dalam memberikan siraman rohani kepada para pegawai di kantor kami, baik melalui Sholat Jumat, pengajian dan kegiatan kerohanian lainnya," tambah lelaki yang akrab dipanggil Johny ini.
Lebih lanjut, ia mengajak PWNU melakukan sosialisasi dan edukasi pajak kepada Nahdliyin, mengingat pajak digunakan negara membiayai berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial lainnya.
Partisipasi Masyarakat
Penerimaan Pajak, lanjutnya, menopang 70% pendapatan negara, karena itu membayar pajak, bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan keberlanjutannya sehingga bagian dari ikhtiar dari bela negara.
"Dengan keuangan negara yang kuat maka pertumbuhan ekonomi juga kuat, sehingga ada multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat," jelasnya
Johny juga menyampaikan, di tahun 2023 ini, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp250 miliar untuk peningkatan kualitas SDM Pesantren yang disiapkan melalui skema Dana Abadi Pesantren yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan.
"Anggaran ini sepenuhnya akan dialokasikan untuk pembiayaan beasiswa gelar atau nongelar bagi kalangan pesantren, untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri," jelasnya.
DJP Jatim I juga menawarkan kerja sama sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan konsultasi perpajakan, serta bimbingan dan pelatihan kepemimpinan bagi pengurus, lembaga, pengusaha, serta organisasi pelajar, mahasiswa dan Badan Otonom di lingkungan NU.
"Semoga kehadiran kami, menjadi awal yang akan terus berlanjut, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah kita," harapnya.
Komitmen NU Bela negara
Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar menyambut baik kunjungan, penjelasan dan tawaran kerja sama dari DJP Jatim I.
Bagi NU, lanjutnya, karena merupakan sumber utama bagi pembangunan negara, maka pajak adalah bagian dari kedaulatan negara.
NU akan selalu berada dalam wilayah bela negara, karena itu pengumpulan dan pengelolaan pajak harus dilakukan secara baik dan bertanggung jawab.
"Saya minta, DJP tidak hanya pandai memungut pajak, tetapi juga aktif melakukan pendampingan warga yang menjadi wajib pajak, agar bisa setara dengan para pengusaha besar demi keadilan ekonomi di Indonesia," tambah Kiai Marzuki didampingi KH Abdussalam. Shohib, wakil Ketua PWNU Jatim