Anies Laporkan Dana Covid-19 Rp 3 Triliun sampai Piutang Kemenkeu

Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan ada empat persoalan yang menjadi tantangan dalam penanganan wabah covid-19 di Jakarta. Keempat tantangan tersebut diantaranya pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada rumah sakit yang menangani covid-19, peningkatan kapasitas rapid test untuk meningkatkan akurasi data masyarakat yang terinfeksi, akurasi data penerima bantuan sosial, dan anggaran penanganan covid-19.

Tantangan Pemprop DKI tersebut, disampaikan Anies kepada Wapres KH Ma'ruf ketika melaporkan penanganan corona di Jakarta melalui video conference Jumat 3 April 2020.

Tentang rumah sakit, Anies melaporkan bahwa saat ini terdapat 70 rumah sakit yang menangani kasus covid-19 dan 13 di antaranya merupakan rumah sakit rujukan pemerintah. Mereka sudah melakukan respon yang cepat untuk menangani pandemi covid-19 ini.

Namun, dalam operasional penanganannya, diperlukan dana yang besar serta perputaran uang yang cepat. Oleh karena itu, pihak rumah sakit menyampaikan aspirasinya kepada Anies. Rumah sakit meminta bantuan agar BPJS bisa membayar tagihan tepat waktu.  

“Mengelola cashflow-nya juga tidak mudah, dan yang harus ditangani jumlahnya banyak. Jadi memastikan bahwa tidak ada keterlambatan pembayaran jadi penting sekali Pak,” tutur Anies.

Anies mengatakan terdapat 1.300 pasien yang saat ini sedang dirawat, dengan 707 pasien yang sedang menunggu hasil pengecekan dari laboratorium.

Selain itu, Anies juga menyampaikan kesulitan untuk mengidentifikasi masyarakat rentan miskin yang jumlahnya mencapai 3,7 juta. Sedangkan masyarakat miskin berjumlah 1,1 juta telah teridentifikasi dalam bentuk nama dan alamat. Kelompok ini mudah terdata lantaran menerima bantuan langsung. Sementara, pandemi covid-19 melebarkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat rentan miskin.

 “Kemudian terkait dengan bantuan sosial, kita perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin,” ujar Anies.

Masyarakat rentan miskin ini, menurut Anies, sulit diidentifikasi karena mereka biasanya tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta dan tidak menerima bantuan baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat sehingga tidak ada catatannya.

Namun demikian, Anies berjanji dalam waktu 10 hari akan menyelesaikan pendataan masyarakat rentan miskin ini sehingga pemberian bantuan dapat segera dieksekusi. Pemerintahaanya akan memulai mendata dengan menggunakan program Jakarta Satu.

“Dari situ kita punya data awal. Nah, mudah-mudahan dalam waktu singkat, kira-kira 10 hari, kita akan bisa dapat paling tidak data yang bisa kita gunakan untuk mulai eksekusi,” janjinya.

Anies menambahkan bahwa sesuai kesepakatan dengan Menteri Sosial, jumlah bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Jakarta senilai 1 juta rupiah per keluarga pada bulan April dan Mei. Kisaran jumlah bantuan ini sesuai dengan pembicaraan Anies dengan Mensos.

Soal penggunaan Anggran untuk mencegah penularan corona di Jakarta, Anies melaporkan, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar 3,032 triliun rupiah untuk penanganan covid-19 hingga bulan Mei, dan akan ditambah lagi apabila pandemi ini berkepanjangan sampai sesudah Mei.

“Per hari ini ada 1,032 triliun, lalu ditambah 2 triliun sampai dengan bulan Mei. Bila ini berkepanjangan sampai sesudah bulan Mei, nanti akan kami tambah lagi anggarannya,” paparnya.

Lebih lanjut, menurut Anies, tantangan di Jakarta bukan pada anggarannya, tetapi pada cashflow-nya. Di mana salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh Pemprov DKI, yakni Dana Bagi Hasil yang saat ini masih menjadi piutang Kementerian Keuangan. Anies berharap Dana Bagi Hasil ini dapat segera dicairkan untuk menjaga keleluasaan cashflow.

Ia menyebut ada piutang tahun lalu di Kementerian Keuangan sebesar Rp 5,1 triliun. “Dan kemudian ada Dana Bagi Hasil tahun ini, di kuartal kedua sebesar 2,4 triliun. Kami berharap itu bisa segera dicairkan,” ungkapnya.

Sedangkan terkait kebutuhan pangan, Anies memastikan bahwa stok di Jakarta aman.

Menanggapi hal ini, Wapres Ma’ruf Amin menyambut baik rencana penganggaran Pemprov DKI Jakarta termasuk mengenai Dana Bagi Hasil yang tidak hanya Jakarta tetapi juga provinsi lain seperti Jawa Timur.

Wapres juga akan segera menindaklanjuti agar peralatan uji cepat covid-19 akan segera diberikan kepada tenaga medis. “Saya akan rekomendasikan nanti supaya alat-alat (rapid test segera didistribusikan),” tegasnya.