7 Fakta ACT, Laporan Tempo Kantong Bocor Dana Umat

Majalah Tempo edisi 4-10 Juli 2022 memuat Laporan Utama berjudul Aksi Cepat Tilap. "Para petinggi lembaga pengelola dana sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga menyelewengkan donasi publik. Duit sedekah itu diduga sebagian digunakan untuk memenuhi gaya hidup bos-bos badan amal yang berdiri sejak 2005 silam itu.

Gaji pengurus mencapai ratusan juta rupiah. Duit donasi ada yang mengalir untuk keluarga pimpinan lembaga ini. Sementara itu, sejumlah penyaluran donasi bermasalah," demikian ulasan yang dikuti dari Majalah Tempo, Senin 4 Juli 2022.

Isu penyelewengan dana oleh ACT tersebut viral di sosial media. Tanda pagar atau tagar berkaitan dengan ACT bermunculan, #AksiCepatTilep, #JanganPercayaACT, dan lainnya.

1. Pengelolaan ACT hingga Kebocoran Dana

Majalah Tempo menyajikan tulisan hingga informasi terkait jumlah dana yang mereka kumpulkan, pengelolaannya hingga kebocoran di ACT. Dana ratusan miliar tersebut digunakan untuk berbagai program. Mulai dari membantu korban bencana alam hingga pembangunan sekolah atau pun tempat ibadah. Akan tetapi pengelolaan dana ratusan miliar tersebut juga diduga bermasalah.

1. Diduga Keuangan Limbung

Keuangan perusahaan mulai limbung sejak akhir tahun lalu, terkuak dari pemotongan gaji karyawan hingga macetnya sejumlah program. Dana umat ditengarai digunakan untuk kepentingan pribadi dan memenuhi gaya hidup mewah para petingginya.

1. Gaji Petinggi ACT

Dikutip dari Majalah Tempo, diduga saat Ahyudin menjabat Presiden ACT memperoleh gaji Rp250 juta setiap bulan, sementara posisi di bawahnya seperti senior vice president digaji Rp200 juta per bulan, vice president Rp80 juta, dan direktur eksekutif Rp50 juta.

Selain itu, masih berdasarkan laporan Majalah Tempo, Ahyudin saat menjabat sebagai President ACT difasilitasi tiga kendaraan mewah seperti Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CRV.

Majalah Tempo juga menemukan dugaan dana ACT yang digunakan untuk kepentingan pribadi Ahyudin untuk keperluan rumah.

1. Penerbitan Buku Diary 212

Pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (MUI) Makmun Rasyid, mengungkit dukungan ACT untuk penerbitan buku berjudul Diary 212. Melalui akun Twitter @Makmun_Rasyid, ia mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan buku Diary 212. Buku itu disampul dengan foto aksi 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

"Ingat kasus Jonru soal hate speech? Penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus PMJ menyita sebuah buku '212' dari rumah Jonru F Ginting. Juju Purwantoro selaku kuasa hukum Jonru di Ma-PMJ sempat ngomong begini, "Kalau nggak salah sponsornya itu ACT-Aksi Cepat Tanggap," tulisnya.

Buku yang disusun oleh Nurbowo itu berisikan tulisan-tulisan dari media sosial pasca penyelenggaraan Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016. Buku tersebut diterbitkan atas nama Forum Alumni Muslim Institut Pertanian Bogor (FAM-IPB). ACT dan GNPF-MUI mendukung penerbitan buku tersebut.

1. Presiden ACT Minta Maaf

Menjawab berbagai laporan Majalah Tempo, Presiden Aksi Cepat Tanggap, Ibnu Khajar menyebut tidak semua pemberitaan tersebut benar. Ia mengakui memang ada beberapa program yang tersendat, namun ia menampik hal tersebut karena penyelewengan dana.

"Kami mewakili ACT meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman terhadap pemberitaan yang terjadi saat ini. Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Majalah Tempo atas pemberitaan yang dilakukan. Di atas semuanya, pemberitaan itu menjadi pembelajaran berharga bagi kami semua," kata Ibnu Khajar dalam konferensi pers di kantor ACT, Menara 165, Jakarta Selatan pada Senin, 4 Juli 2022.

1. Kondisi Keuangan ACT Baik

Ibnu Khajar mengklaim kondisi keuangan ACT baik. Ia membantah bahwa keuangan ACT bermasalah akibat dugaan penyelewengan tersebut. Menurut Ibnu Khajar, laporan keuangan ACT juga sudah berkali-kali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit. Ia mengatakan laporan keuangan ACT yang mendapatkan WTP itu juga dipublikasikan di laman resmi mereka.

"Laporan keuangan sejak 2005 sampai 2020 yang mendapat predikat WTP kami sudah publikasikan di web kami, sebagai bagian dari transparansi kepada publik," ucapnya.

1. ACT Rekan Kerja Pemprov DKI Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan jika Pemprov DKI beberapa kali melakukan kerja sama dengan pihak swasta, termasuk ACT. “Karena Jakarta ini kan selalu berkolaborasi bersinergi dengan semua pihak termasuk pihak ketiga swasta, komunitas, penggiat, dan sebagainya,” ujar dia di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Namun, kata politikus Partai Gerindra itu, selama ini kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan ACT tidak ada masalah alias baik-baik saja. Ihwal dugaan penyelewengan dana oleh pimpinan ACT, Pemprov DKI Jakarta akan melihat lebih dulu ke depannya seperti apa masalahnya. “Kami tentu akan melakukan evaluasi semuanya, sejauh mana masalahnya sesungguhnya nanti akan ditangani pihak terkait,” tutur Riza.

Ia memastikan bahwa hubungan Pemprov DKI dengan ACT tidak bermasalah, termasuk pelaksaan kurban yang dilakukan tahun lalu. “Kalau ada masalah itu urusan ACT dengan yang lain, ya, yang penting selama ini dengan DKI Jakarta dengan pemprov berhubungan baik tidak ada masalah,” ungkapnya.

Beberapa program ACT yang bekerja sama dengan Pemprov DKI di antaranya Jakarta Care Line pada 2020, pendistribusian daging kurban 2020-2021, dan Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia pada 2021.