7.161 KKS Belum Dibagi, Tumben Risma Tak Marah Kunker di Ngajuk

Menteri Sosial (Mensoso) Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu 21 November 2021. Kali ini, sang menteri tidak sedang marah-marah. Padahal dia tengah menyoroti banyaknya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi di Nganjuk.

Ada dua agenda yang dilakukan oleh mantan Walikota Surabaya tersebut, yakni mengikuti kegiatan monitoring sekaligus singkronisasi data dengan sejumah pendamping PKH, pihak bank serta agen e-Warung, meliputi wilayah Mojokerto, Jombang dan Nganjuk.

Dalam kegiatan ini Tri Rismaharini didampingi Seketaris Daerah Nganjuk serta sejumlah pejabat berkepentingan lainya. Perempuan yang akrab disapa Risma ini, berulang kali memberikan arahan terkait SOP, pendistribusian bantuan.

Selesai mengikuti kegiatan sinkronisai data penerima bantuan, Risma kemudian bergeser ke Gedung Juang 45 Kabupaten Nganjuk. Dalam kesempatan tersebut secara simbolis Mensos menyalurkan bantuan Asistensi Rehabiltasi Sosial (Atensi) kepada 1.496 anak, bantuan sembako kepada 136.243 orang dan bantuan PKH kepada 5 orang. Total bantuan sebanyak Rp28,117 miliar.

Mensos juga memberikan semangat kepada anak-anak yatim, piatu dan yatim-piatu yang hadir dalam pertemuan tersebut. Semangat itu bisa menjadi modal mereka meraih masa depan.

Usai acara, Risma dalam keteranganya menyatakan, keterlambatan penyaluran bansos dari jenis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kartu Sembako. Namun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), relatif lancar. Karena, penyaluran PKH menggunakan skema transfer langsung ke rekening KPM dan dicairkan secara tunai.

"BPNT ini kan ada peran e-warung. Jadi tidak selancar PKH. Kami ada mekanisme yang sedang diujicobakan sehingga nanti bisa mengontrol penggunaan bantuan di BPNT," jelasnya.

Dari data yang tersedia, untuk BPNT/Kartu Sembako, terlihat bahwa pada bulan September sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi. Kemudian pada bulan Oktober sebanyak 3.579 KKS belum terdistribusi. Sehingga total terdapat 7.161 KKS yang belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk.

Risma menyatakan keprihatinannya terhadap Informasi tersebut. "Saya minta hari Senin besok semuanya sudah clear Semua KPM harus sudah menerima bantuan secara cash. Ini sudah bulan November pak. Sudah tidak ada waktu lagi," tegasnya.

Kepada pihak terkait seperti perwakilan bank-bank Milik Negara (Himbara), Risma menekankan untuk mempercepat proses pencairan bantuan. Mensos menyatakan kepada bank, bahwa tidak ada hambatan dalam penyaluran bantuan.

"Baik dengan alasan rekening terblokir atau data ganda. Blokir sudah kami buka semua. Jadi tidak ada alasan blokir," katanya.

Di samping itu Mensos juga menyoroti data di Kabupaten Jombang. Dari data yang tersaji, terdapat 2017 KKS yang belum terdistribusi karena KPM meninggal dunia. Data ini menimbulkan pertanyaan karena pendamping menyatakan dari KPM yang meninggal dunia, tidak ada ahli waris.

Dalam kesempatan tersebut, Risma juga melihat adanya transaksi pencairan bantuan yang dirasa tidak semestinya. Mensos menemukan adanya KKS yang berada di tangan pendamping, KPM yang belum menerima bantuan sejak Januari, dan pencairan banyak namun tidak segera diserahkan kepada KPM.

Risma juga mengingatkan, agar stakeholder dalam penyaluran bantuan sosial, baik pendamping maupun Himbara agar bekerja profesional dan akuntabel. Selain itu KKS harus dipegang KPM.

"Dengan alasan apapun tidak bisa KKS dibawa pendamping. KKS harus tetap di tangan penerima manfaat," katanya.