63 Penerima Bansos di Surabaya Gaji UMK, Eri Cahyadi: Bukan ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap temuan 500 ribu orang penerima bantuan sosial (bansos) masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) memiliki gaji di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Sebanyak 63 orang penerima bansos itu disebut ada di Kota Surabaya. Meski demikian, Walikota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, puluhan nama tersebut tidak ada yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Insya Allah tidak ada (ASN terima Bansos), tapi kemarin memang ada temuan KPK dan Bu Mensos yang diserahkan ke kepala daerah masing-masing. Data itu juga sudah saya sampaikan ke DPRD Kota," ujarnya, Senin, 18 September 2023.

Eri Cahyadi menyebut, pihaknya belum mengetahui secara pasti di mana orang tersebut bekerja dan di mana tempat tinggalnya.

"Di Surabaya ada 63 orang, tapi bukan Pemkot Surabaya. Saya tidak tahu ada di mana itu. Karena di Surabaya banyak ada yang bekerja di Kementerian, ASN Pemkot atau ASN Provinsi. Sebanyak 63 nama itu tidak ada di lingkungan ASN Pemkot Surabaya," paparnya.

Menurut Eri Cahyadi, temuan data ini akan ditindaklanjuti bersama DPRD Kota Surabaya. "Kita sudah sampaikan ke DPRD insya Allah kita dengan DPRD juga akan mengundang dari kejaksaan kepolisian dengan apa yang disampaikan KPK," tambah Eri Cahyadi.

Pihaknya menjelaskan, ada banyak jenis Bansos di Surabaya mulai dari permakanan, PKH, beasiswa pendidikan dan lainnya. Bila sudah mendapatkan salah satu tidak bisa diulang kembali untuk bansos jenis lainnya.

"Karena Surabaya ini memberikan permakanan terus bantuan bagi anak-anak cacat, lansia, kalau sudah dapat PKH atau satu item itu tidak boleh diulang kembali. Makanya nanti disampaikan ke DPRD untuk dibahas lagi dengan kejaksaan dan kepolisian," ungkapnya.

Adanya verifikasi data ulang ini, untuk memantapkan pemerintah agar bantuan tidak salah sasaran. Karena tujuannya mengentaskan kemiskinan.

"Jangan sampai niat baik kita juga disalah gunakan. Karena DPRD dan pemkot berpikirnya bagaimana mengentaskan kemiskinan," tandas Eri Cahyadi.