54 Pasangan Calon Kepala Daerah di Jatim Ikuti Pembekalan Anti Korupsi

Sebanyak 54 calon kepala daerah se-Jawa Timur mengikuti pembekalan anti korupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), di Gedung Negara Grahadi, Kamis, 12 April 2018. Turut hadir pula dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo dan Plh Gubernur Jatim Ahmad Sukardi.

Tampak pula dua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 dan nomor urut dua, Khofifah-Emil Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Selain paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, juga ada 18 paslon kandidat kepala daerah kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk.

Dan juga Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo.

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan agenda ini juga menjadi salah satu tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 Juni mendatang. Beberapa saat yang lalu, telah terlaksana debat terbuka Pilgub Jatim.

"Sejauh ini, seluruh tahapan berlangsung lancar. Dan diadakan pembekalan ini bertujuan, agar bila terpilih nanti di dalam proses pemerintahan, bisa dilakukan dengan baik dan berintegritas," ujar Eko.

Ditambahkan Wakil KPK Basaria Panjaitan, kegiatan ini merupakan bentuk upaya preventif KPK agar nanti para kepala daerah saat terpilih menghindari tindak pidana korupsi ini.

"Biasanya, kami mengundang para kepala daerah yang sudah terpilih, tapi kali ini kita undang para calon kepala daerah. Karena berdasarkan temuan kami, para kandidat calon rawan masuk ranah tindak korupsi. Ini yang melatarbelakangi adanya pembekalan ini," jelasnya.

Dalam acara ini, para kandidat juga mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan pemerintahan yang bersih, mulai dari sosialisasi segala macam bentuk gratifikasi dan suap, juga masalah LHKPN. Kegiatan diakhiri dengan deklarasi LHKPN, dengan dibacakannya naskah LHKPN oleh Ketua KPU Jatim diikuti Ketua KPU 18 kabupaten/kota. (wit)