4 Kritik Pemprov kepada Pemkot Surabaya Soal Cluster Sampoerna

Perseteruan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya soal penanganan cluster pabrik rokok H.M Sampoerna kemarin sudah mulai mengendur.

Koordinator Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dr. Joni Wahyuadi, lebih memilih cooling down dengan mengajak bekerja sama lebih erat dengan Pemkot Surabaya.

Menurut dia, dibutuhkan koordinasi yang kuat untuk dapat memberikan pelayanan bagi warga yang terpapar. Termasuk, pada perusahaan yang menambah deretan klaster penyebaran.

Namun meski mengajak cooling down dengan bekerja sama yang lebih erat bersama Pemerintah Kota Surabaya, dokter Joni masih tetap mengeluarkan kritik kepada Pemkot Surabaya.

Apa saja kritik yang sempat dilontarkan dr Joni untuk Pemerintah Kota Surabaya itu?

1. Pemkot harus koordinatif
Dokter Joni meminta kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Jatim dalam rangka penanganan corona. Karena, ada hal-hal yang dirasa missed dan membuat permasalahan baru.

2. Jangan merasa yang paling benar
Dalam menangani pandemi Covid-19 ini, pemerintah kota di-backup provinsi. Jadi penanganannya harus bareng-bareng. Jangan merasa yang paling benar, tidak ada yang paling benar mengenai Covid-19 ini. "Yang paling benar Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Joni.

3. Bantahan Pemkot hanya lewat media sosial.
Pernyataan ini dikeluarkan oleh dr. Joni Wahyuadi setelah mengetahui Pemerintah Kota Surabaya tak mau dianggap lambat dalam menangani cluster Sampoerna.

Kemarin, Pemerintah Kota Surabaya memang membantah dengan mengadakan konferensi pers. Sedangkan untuk surat bantahan resmi, Joni mengaku belum menerima dari Pemkot Surabaya.

4. Mengajak untuk tidak engkel-engkelan (ngeyel).
Dokter Joni mengutip pernyataan Gubernur yang mengajak untuk gotong-royong, karena masalah ini adalah masalah besar. "Tidak untuk engkel-engkelan, tapi untuk diselesaikan bareng," kata Joni.