36 Rumah Menteri di IKN Rp14,4 Miliar/Unit

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mulai membangun rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN).

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto pada acara Penandatanganan Kontrak dan Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada bulan Juni 2024 mendatang," ujar Iwan seperti dilansir laman Ditjen Perumahan PUPR.

Direncanakan akan dibangun 36 unit rumah jabatan menteri dengan dua tipe, yakni tipe downslope dan upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.

Kementerian PUPR telah menunjuk penyedia jasa PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT. Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.

Sedangkan paket Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT. Yodya Karya (Persero) - PT.Indah Karya (Persero) - PT. Surya Perkasa Raya KSO.

Iwan melanjutkan, pembangunan akan tetap mengedepankan lingkungan yang hijau dengan menanami pohon pada lokasi perumahan agar tetap rindang dan nyaman untuk dihuni.

Berikut ini info grafis pembangunan 36 rumah menteri di IKN Rp14,4 miliar/unit:

Info grafis rumah menteri di IKN. (Grafis: Fa Vidhi/Ngopibareng.id)

36 Rumah Menteri di IKN Rp14,4 Miliar/Unit

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan biaya pembangunan rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp14,4 miliar per unit.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, satu unit rumah full furnished atau lengkap dengan seluruh perabotan rumah tangganya.
Menteri yang pindah ke IKN tinggal masuk dan siap ditempati.
36 unit rumah untuk para menteri dibangun di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.
Kebutuhan biaya untuk pembangunan rumah menteri di IKN hingga 2024 mendatang sebesar Rp520 miliar, di luar pembelian lahan.
Pembangunan rumah menteri di IKN sudah masuk dalam tahap penyusunan desain untuk selanjutnya masuk pada tahapan konstruksi.
Paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT. Yodya Karya (Persero) - PT.Indah Karya (Persero) - PT. Surya Perkasa Raya KSO.
Pelaksanaan pekerjaan dimulai 7 Desember 2022. Waktu penyelesaian selama 550 hari kalender atau selesai pada Juni 2024.