3 Ribu Kejadian Bencana, Khofifah: Pemda Mitigasi Risiko Bencana
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan risiko bencana di wilayah masing-masing. Imbauan ini disampaikan mengikuti cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometrologi di Jawa Timur. Sedikitnya terdapat 3 ribu bencana di Jatim sepanjang tahun ini.
Khofifah menekankan, penanggulangan bencana harus dilakukan dengan mengedepankan langkah preventif. Sebab hal ini menjadi bagian dari langkah-langkah mitigasi bencana.
“Kesiapsiagaan, pencegahan dan membuka ruang yang lebih luas terhadap kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus kita terapkan. Untuk itu, pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan semua pihak,” katanya dikutip dari laman Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Kamis, 3 November 2022.
Mantan Menteri Sosial ini melanjutkan, tantangan terhadap pelaksanaan tugas upaya penanggulangan bencana akan semakin berat jika tidak dilakukan mitigasi komprehensif. Sehingga, Pemda diminta aktif memperbarui informasi potensi dan risiko bencana di wilayahnya.
Maka, bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sampai dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk mitigasi bencana geologi atau kegunungapian, penting dilakukan.
Selanjutnya, pemda juga diminta memetakan potensi bencana dengan melakukan langkah-langkah preventif - mitigatif. Mulai dari mengecek aliran sungai atau irigasi, membersihkan sampah di aliran air sungai, melakukan pengerukan di titik sungai yang mengalami pendangkalan, sampai memastikan pintu air berfungsi dengan baik.
“Kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat yang diambil oleh pemerintah daerah akan memberikan percepatan perlindungan masyarakat terhadap dampak bencana. Oleh sebab itu penanggulangan bencana ini harus dilakukan dengan cepat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.
Khofifah menegaskan, bupati, walikota bersama Forkopimda diharapkan turun langsung bersama camat dan Forkopimcam serta kepala desa/ lurah dalam memantau dan memetakan potensi risiko bencana di wilayah masing- masing. Seperti mengecek volume air sungai, cek sedimentasi, dan aktif melakukan pengerukan. Termasuk mengecek kondisi pintu air.
“Termasuk bagaimana mengkondisikan kultur masyarakat. Karena sering karena kultur, masyarakat enggan untuk menjaga lingkungan. Bagaimana mengajak masyarakat mau menjaga sungai dengan tidak membuang sampah itu bukan yang bisa disepelekan,” imbuhnya.
Khofifah juga menegaskan pihak legislatif maupun eksekutif harus bersinergi dalam upaya penyelenggaraan bencana di daerah. Kerja sama antar pemerintah daerah dalam rangka meminimalisir risiko bencana.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen. TNI. Suharyanto mengatakan bahwa sampai dengan 1 November 2022 tercatat jumlah kejadian bencana di Indonesia sebanyak 3.045 kejadian. Didominasi bencana alam yakni cuaca ekstrem, banjir dan tanah longsor.
Bencana alam ini menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 202 jiwa, korban hilang 29 jiwa, 838 orang luka-luka, dan terdampak lain mengungsi sebanyak 3.930.281 jiwa
“Sedangkan kejadian bencana di Jatim dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 2012-2021, Kab Bojonegoro merupakan kabupaten di Provinsi Jatim dengan jumlah kejadian bencana paling tinggi. Dimana tren kejadian bencana tiga tahun terakhir didominasi hidrometeorologi basah,” katanya.