3 Langkah Strategis Pembangunan Papua Selatan

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meresmikan Pencanangan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan, di Kabupaten Merauke, Selasa 4 Juni 2024.

Wapres menilai, pembangunan ini merupakan tanda komitmen dan kesungguhan Pemerintah Pusat untuk membangun Provinsi Papua Selatan. Untuk itu, ia menyampaikan langkah-langkah strategis kepada Pemprov Papua Selatan untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah tersebut.

Pertama, wapres meminta agar program dan langkah-langkah yang bersifat komprehensif dipertajam dengan menonjolkan potensi dan keunikan wilayah Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan negara.

“Cita-cita masyarakat Papua Selatan untuk membangun sebuah rumah besar sebagai tempat naungan hidup telah terwujud saat ini. Namun, masih ada tanggung jawab besar di hadapan kita, yaitu menjadikan rumah baru ini memancarkan cahaya kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan di Timur Indonesia,” terang Ma'ruf Amin.

Kedua, wapres menginstruksikan agar kawasan sentra pemerintahan Provinsi Papua Selatan tidak hanya menjadi penopang fisik fungsi pemerintahan semata, tetapi juga poros penggerak percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan.

“Kawasan ini harus menjadi pendorong pengembangan ruang terbuka hijau, penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan yang inklusif, serta pusat penyusunan kebijakan yang meningkatkan konektivitas ekonomi antarwilayah di Provinsi Papua Selatan,” ungkap Ma'ruf Amin.

Ketiga, wapres meminta Pemprov Papua Selatan untuk meningkatkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama antara kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta terus aktif memastikan tahapan persiapan pembangunan berjalan dengan baik.

“Seluruh pemangku kepentingan, khususnya orang asli Papua, harus terlibat dalam penyusunan rencana induk yang terpadu, desain wilayah yang berkesinambungan, manajemen proyek yang terukur, serta pembiayaan lintas sektor untuk pembangunan sentra sarana dan prasarana utama beserta sarana pendukung lainnya,” tegasnya.

Terakhir, Ma'ruf Amin pun berpesan agar pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan ini kelak berperan sebagai ‘sebuah kota baru’ di Provinsi Papua Selatan, sekaligus menampilkan wajah kawasan pemerintahan yang tetap menghargai simbol kearifan lokal.

“Marilah kita semua bersama-sama mewujudkan ‘Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan’ di Tanah Papua Selatan,” tandasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo melaporkan bahwa lokasi (koordinat) Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan berada di KTM Salor, Kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.

Dalam paparannya, Pemerintah Kabupaten Merauke telah menyerahkan lahan seluas 152 hektar kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang diperuntukan sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan dan sedang berproses untuk balik nama kepemilikan sertifikat di BPN Merauke.

“Untuk pembangunan pusat pemerintahan, sudah kita selesaikan 8 kriteria kesiapan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur, yaitu kesediaan lahan, pembebasan tanah, surat pernyataan serah terima aset, sertifikat lahan, dokumen Amdal, dan anggaran (APBN/APBD),” ungkapnya.

Apolo menyampaikan, basic design wilayah Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan berbentuk seperti perisai yang biasa dipakai oleh suku-suku di wilayah Papua Selatan dalam perang antarsuku atau antarkampung.

“Feasibility study juga sudah selesai, dan anggarannya sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PUPR. Ada beberapa kantor yang menjadi tanggung jawab pusat, yaitu kantor gubernur, DPRP, dan MRP, serta rumah susun, rumah khusus, dan rumah dinas. Ada beberapa bangunan atau konstruksi yang nantinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Selatan,” paparnya.

Pada kesempatan ini, Wapres Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu secara simbolis sebagai tanda Pencanangan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan melakukan penandatanganan Prasasti Peletakan Batu Pertama. Selain itu, ia juga sempat meninjau Maket Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan.

Dilihat dari Maket, selain Kantor Gubernur dan DPRD, serta kantor kedinasan terkait lainnya, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti pasar, museum, tempat ibadah, food court, poliklinik, stadion mini, dan alun-alun.

Hadir pada acara ini, di antaranya Bupati Merauke Romanus Mbaraka, Bupati Asmat Elisa Kambu, Bupati Boven Digoel Hengky Yaluwo, Pj. Bupati Mappi Michael Rooney Gomar, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan Damianus Katayu, Tokoh Papua Selatan Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat Papua Selatan Frederikus Gebze, Tokoh Pemuda Asmat/Wakil Ketua I DPRD Asmat Silvester Siforo Biakai, Uskup Keuskupan Agung Merauke Petrus Canisius Mandagi, Ketua MUI Papua Selatan Muhammad Jufri Thamrin, serta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Papua Selatan.

Sementara, wapres didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, PIh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan beberapa staf khusus.Papres akan berada di Tanah Papua hingga 7 Juni 2024.