17 Ribu UMKM di Surabaya Sudah Kantongi Nomor Usaha

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan sudah ada 17.897 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Angka ini terhitung sejak Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) diberlakukan pada 4 Agustus 2021 sampai dengan pertengahan Maret 2022 ini.

Mereka yang sudah mendapatkan NIB terdiri dari jenis perdagangan eceran dari berbagai macam barang, yang utamanya makanan, minuman yang bukan di supermarket (toko kelontong), dan juga warung atau rumah makan (SWK).

"Termasuk pula perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) perkulakannya atau toko besar dan grosir,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Surabaya Dewi Soeriyawati.

Ia mengatakan, hal ini tak lepas dari upaya jemput bola untuk mempercepat pengurusan NIB. Menurutnya pendampingan pengurusan NIB ini akan terus berlanjut sampai semua UMKM di Surabaya mengantongi NIB.

“Ke depan, pendampingan pengurusan NIB ini terus kami selaraskan dengan kegiatan Dinkopdag yang lebih mengutamakan pada sektor perdagangan di bidang home industry, seperti pembuatan sepatu, souvenir, UKM batik atau pakaian, perbengkelan dan industri pengolahan makanan siap saji,” ujarnya.

Sebelumnya, Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pengurusan NIB itu sangat penting untuk bisa mendeteksi keberadaan UMKM se-Kota Surabaya, misalnya jumlah UMKM yang bergerak di bidang kue atau di bidang jahit berapa.

“Ini fungsinya nanti berhubungan dengan intervensi atau bantuan yang akan diberikan oleh Pemkot Surabaya kepada UMKM itu,” kata Walikota Eri.

Eri menjelaskan keuntungan UMKM yang memiliki NIB itu, di antaranya adalah mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usahanya.

"Juga mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank, dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, baik pemerintah daerah atau lembaga lainnya," imbuhnya.