13 Ormas Islam + Tokoh Agama Ingatkan Kegentingan Soal Ini

Sebanyak 13 Organisasi Kemasyarakatan Islam (Ormas) mendesak pemerintah agar dengan tegas menindak gerakan kelompok radikal dan gerakan kelompok separatis.

Para tokoh ketigabelas Ormas Islam tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Mereka mengingatkan, Indonesia merupakan negara yang sangat terbuka, sehingga konsekuensinya mudah dimasuki oleh para pelarian dari Suriah dan Irak.

Kiai Said meminta pemerintah agar lebih tegas dalam menyikapi kelompok radikal.

"Kami ormas Islam yang tergabung maupun yang tidak bergabung yang punya komitmen empat pilar akan bersama aparat sesuai dengan konstitusi yang kita akui bersama," kata Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siroj.

Para tokoh tersebut menggelar acara LPOI bertajuk 'Selamatkan Indonesia dari Radikalis, Teroris, dan Separatis' di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis 12 September 2019.

13 Ormas Islam, itu adalah Nahddlatul Ulama, Persis, Al Irsyad Al Islamiyah, Al Ittihadiyah, Mathlaul Anwar, Ar-Rabithah Al Alawiyah, Al-Wasliyah, Adz-Dzikra, Ayariat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Ikadi, Perti, Dewan Dakwah Islamiyah.
Acara tersebut dihadiri Rektor UI Gumilar R Sumantri, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Kabaharkam Polri, Komjen Pol Imam Sudjarwo dan tokoh-tokoh ormas lainnya.

Catatan ngopibareng.id, Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). berdiri tepat pada peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2012. Ke-13 ormas berbasis massa Islam mengukuhkan berdirinya LPOI berkomitmen terhadap 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Para tokoh menyadari, tidak ada dalam agama manapun yang mengajarkan kekerasan. Bergabungnya 13 ormas Islam ini memiliki komitmen yang sama untuk menolak segala macam kekerasan.

Pada bagian lain, Kiai Said menegaskan, para pendiri bangsa telah mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawanya untuk berjuang demi tercapainya kemerdekaan dan mempertahankan negara Indonesia dari upaya penjajah yang kembali akan merebutnya.

Ia mengajak semua pihak, khususnya umat Islam agar mengisi kemerdekaan dengan menyebarkan Islam yang santun dan menjauhi kekerasan, memperbanyak pendidikan, dan membangun masyarakat yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia.

"Kita andil semampu kita, kita ikut bersama-sama dengan stakeholder yang lain mempertahankan NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945," ujarnya, dikutip NU-Online, Kamis 12 September 2019.

Sementara ketua panitia yang juga Sekretaris Umum LPOI H Luthfi At-Tamimi menyatakan, radikalisme, terorisme, dan separatisme di Indonesia kian membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, selama pemilu yang berlangsung baru-baru ini menjadi bukti bagaimana radikalisme berbaju agama sangat terasa.

"Sayangnya, pemerintah terkesan membiarkan berbagai radikalisme yang ada. Untuk itu, kami mendesak pemerintah ‘melakukan sesuatu’ agar Indonesia terlepas dari kelompok radikal dan suka suka mengadu domba antaranak bangsa sehingga terbebas dari ancaman hancurnya negara," tuturnya.

Jangan sampai terjadi di negara ini, para tokoh-tokohnya atau pemuka agamanya berdiri di depan, berbaris mengadu domba," kata Luthfi. ​

Pada bagian lain diingatkan, agar semua elemen masyarakat, termasuk dari kalangan non-Muslim bersama-sama menjaga Indonesia dan meminta kepada pemerintah tidak membiarkan kelompok radikal berdiam di Indonesia.

Seminar dihadiri sejumlah pembicara, di antarnya, Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siroj, Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen (Pol) Joko Mulyono, Kepala Subdirektorat Kontrapropaganda BNPT Kolonel TNI Sujatmiko, dan Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Sundawan Salya.

Selain itu, juga hadir dari Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Dalam pertemuan tersebut, sebagai ajang untuk melakukan dialog bersama dalam menyikapi persoalan di tanah air.