1.070,62 Km Trans-Papua Barat, Buka Isolasi Wilayah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan Jalan Trans Papua Barat, yang merupakan bagian dari Jalan Trans Papua, kini telah berhasil tersambung seluruhnya. Jalan sepanjang 1.070,62 km ini diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah dan memangkas waktu tempuh masyarakat.

Sejauh ini, memang Papua betul-betul mendapat perhatian khusus pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, di samping provinsi-provinsi lainnya di luar Pulau Jawa. Melalui Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur yang memperlancar konektivitas, yakni Jalan Trans Papua terus ditingkatkan dan dipercepat pembangunannya.

Khusus Jalan Trans Papua di Provinsi Papua Barat sepanjang 631,3 kilometer telah dilapisi aspal dari total panjang 1.070,62 kilometer jalan yang telah tersambung atau sekitar 58,97 persen. Demikian menurut data akhir 2017.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan di Papua bertujuan membuka isolasi daerah terpencil, mengurangi biaya tinggi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyelesaian Jalan Trans Papua di Papua Barat merupakan perwujudan Nawa Cita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

“Pembangunan Jalan Trans Papua terus dilanjutkan dan ditargetkan akhir tahun 2019 bisa tersambung seluruhnya. Masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” kata Basuki, dalam keterangannya pada pers.

"A Gani Ghazali Akman, Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga mengatakan, tantangan dalam pembangunan jalan Trans baik di Papua dan Papua Barat adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan dan cuaca."

A Gani Ghazali Akman, Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga mengatakan, tantangan dalam pembangunan jalan Trans baik di Papua dan Papua Barat adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan dan cuaca.

Untuk mengatasi kondisi di lapangan tersebut, Ditjen Bina Marga bekerja sama dengan Pusjatan. Disamping itu juga dilakukan sistem kerja 3 shift agar target penyelesaian dapat tercapai. Ketersediaan material konstruksi juga terbatas di Papua, namun pihaknya tetap berupaya keras mengutamakan pemanfaatan material yang tersedia di Pulau Papua.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Papua Barat Yohanis Tulak Todingrara menjelaskan, Jalan Trans Papua di Provinsi Papua Barat terbagi menjadi dua segmen yaitu segmen I Sorong-Maybrat-Manokwari (594,81 kilometer).

Segmen ini menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat yakni Kota Sorong dan Manokwari yang kini dapat ditempuh dalam waktu 14 jam. Ruas jalan ini juga terhubung dengan Pelabuhan Arar sebagai pelabuhan tol laut yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.

Kondisinya hingga akhir 2017 adalah 81,6 persen sudah beraspal, perkerasan tanah sepanjang 109,24 kilometer dan diperlukan perbaikan geometrik jalan sepanjang 13,5 kilometer.

Kemudian segmen II Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua yang telah tembus pada Desember 2017. Dari panjang 475,81 kilometer, kondisi beraspal sepanjang 145,41 kilometer, perkerasan tanah 330,41 kilometer dan perlu perbaikan geometrik jalan sepanjang 38,24 kilometer.

Tantangan dalam pembangunan Jalan Trans Papua, baik di Papua dan Papua Barat adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan dan cuaca. Selain itu, ketersediaan material konstruksi juga terbatas.
Namun demikian, pemerintah tetap berupaya keras mengutamakan pemanfaatan material yang tersedia di Pulau Papua. Tahun 2018, anggaran jalan di Papua Barat sebesar Rp 1,6 triliun. Dana tersebut untuk perbaikan geometri jalan dan pembangunan 125 jembatan.

"Kami targetkan akhir tahun 2018, 60,14 persen Jalan Trans Papua di Papua Barat sudah beraspal dan terus meningkat menjadi 64,56 persen jalan beraspal pada akhir tahun 2019," tutur Yohanis Tulak Todingrara. (adi/oki)