10 Diplomat Rusia Diusir, AS Sanksi Soal Peretasan Data Pemilu
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan, AS akan mengusir 10 diplomat Rusia, pada hari Kamis 15 April 2021. Selain itu, AS menjatuhkan sanksi terhadap puluhan perusahaan dan orang-orang yang diduga melakukan peretasan lembaga federal. AS pun meminta pertanggungjawaban Kremlin atas campur tangan dalam pemilihan presiden tahun lalu.
Presiden AS Joe Biden mengatakan, sekarang adalah waktu untuk meredakan ketegangan setelah memberikan sanksi baru kepada Rusia, dengan mengatakan masih ada ruang bagi kedua negara untuk bekerja sama.
"Saya sudah menjelaskan dengan Presiden Putin bahwa kami bisa melangkah lebih jauh, tetapi saya memilih untuk tidak melakukannya," kata Biden dalam sambutannya kepada pers, dikutip Reuters, mengacu pada Presiden Rusia Vladimir Putin. "Saya memilih untuk proporsional."
Langkah-langkah luas itu dimaksudkan untuk menghukum Rusia atas tindakan yang menurut pejabat AS memotong inti demokrasi Amerika dan menghalangi tindakan di masa depan dengan mengenakan biaya ekonomi pada Moskow, termasuk dengan menargetkan kemampuannya untuk meminjam uang.
Sanksi terhadap enam perusahaan Rusia yang mendukung upaya dunia maya negara tersebut merupakan tindakan pembalasan pertama terhadap Kremlin atas peretasan yang dikenal sebagai pelanggaran SolarWinds, dengan AS secara eksplisit mengaitkan gangguan tersebut ke SVR, sebuah badan intelijen Rusia.
Meskipun misi pengumpulan intelijen semacam itu biasa terjadi, para pejabat mengatakan mereka bertekad untuk bertindak karena cakupan operasi yang luas dan tingginya biaya penyusupan terhadap perusahaan swasta.
AS juga mengumumkan sanksi terhadap 32 individu dan entitas yang dituduh berusaha ikut campur dalam pemilihan presiden tahun lalu, termasuk dengan menyebarkan disinformasi.
Pejabat intelijen AS menuduh dalam laporan yang tidak diklasifikasikan bulan lalu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan operasi memengaruhi untuk membantu Donald Trump dalam upayanya yang gagal untuk terpilih kembali sebagai presiden, meskipun tidak ada bukti Rusia atau siapa pun mengubah suara atau memanipulasi hasilnya.
Advertisement