1.017 Warga Lamongan Dipastikan 'Golput' Pemilu 2024
Sedikitnya 1.000 warga Lamongan dipastikan 'golput' atau tidak memilih saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang berlangsung. Alasannya, pada hari H pelaksanaan sejumlah warga tersebut sedang tidak ada di tempat di mana seharusnya mencoblos.
Kemana mereka? Ternyata sejumlah warga itu sedang melaksanakan atau sudah terdaftar untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Makkah. Jadwal pemberangkatannya 1 - 14 Pebruari 2024. Melihat jadwal tersebut, dipastikan tidak akan bisa mengikuti pemilu.
"Tepatnya 1.017 orang. Data itu kita peroleh dari Kemenag Provinsi Jawa Timur, berangkat melalui 79 biro perjalanan atau travel," kata Kasi Penyelengaraan Haji dan Umroh Kemenag Lamongan, Abdul Ghofur, Selasa, 16 Januari 2024.
Soal hak hak politik sejumlah warga itu, lanjut Ghofur, ia mengaku tidak tahu pasti. Termasuk prosedur teknik pemilu bagi warga yang sedang bepergian ke luar negeri seperti halnya umroh, apakah sebelumya didaftarkan sebagai daftar pemilih tetap perpindahan mencoblos.
Apalagi pemberangkatan jemaah umroh juga berasal dari masing-masing travel atau biro perjalanan berbeda. Ini juga terkait berapa hari jemaah tersebut melaksanakan ibadah umroh. Bisa 10 atau 14 hari.
"Apakah jemaah umroh itu pindah hak pilih atau tidak jadi, kami belum tahu," imbuhnya.
Ternyata pihak travel atau biro perjalanan haji dan umroh mengaku selama ini juga tidak pernah berkoordinasi atau mendapatkan sosialisasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami tidak pernah pindahkan hak pilih jemaah lantaran kami berangkat usai pencoblosan nanti pada tanggal 14 Februari." tutur Eka, resepsionis Elaf Tour Lamongan.
Sementara itu, Ketua KPU Lamongan Mahrus Ali ketika dikonfirmasi Ngopibareng.id mengaku juga sempat berpikir soal hak pilih warga yang sedang bepergian keluar negeri atau umroh bertepatan dengan hari mendekati pelaksanaan pemilu ini.
Ia hanya berani menegaskan bahwa warga yang sedang umroh itu dimungkinkan hanya bisa mengikuti pemilu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden saja. Itu pun kalau sudah pindah hak pilih.
"Sedang yang mengajukan lokasi khusus untuk.mengajukan agar tetap bisa mendapatkan hak pilih dan sudah tutup tadi malam pukul 23.59 WIB, kebanyakan hanya pindah hak pilih lokasi atau masih sebatas dalam negeri," paparnya.