15 Perintah Eksekutif Diteken Biden Batalkan Kebijakan Trump

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menandatangani 15 perintah eksekutif. Dalam perintah tersebut, berisi pembatalan sejumlah kebijakan yang diberlakukan pendahulunya, Donald Trump, tak lama setelah dilantik pada Rabu 20 Januari 2021.

Biden mengambil langkah pertamanya untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan perubahan iklim dengan enandatangani sejumlah perintah eksekutif. Ia mengatakan, tidak ada waktu yang boleh terbuang dalam mengeluarkan perintah serta memorandum.

"Tidak ada waktu terbaik untuk memulai perubahan selain hari ini," kata Biden, Jumat 22 Januari 2021.

Lebih jauh, Presiden Biden memerintahkan penghentian pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko yang diperintahkan Trump, mengakhiri larangan perjalanan dari sejumlah negara mayoritas muslim, menyatakan niatnya bergabung kembali dengan Paris Climate Accord dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta mencabut persetujuan pipa minyak Keystone XL.

Dalam sejarah kepresidenan AS, hanya dua presiden yang menandatangani perintah eksekutif pada hari pertama mereka menjabat dan masing-masing hanya menandatangani satu dokumen.

Namun, Biden, yang menghadapi pandemi Covid-19, ekonomi yang rusak, dan pemilu yang memecah-belah, bermaksud menunjukkan rasa urgensi dan kompetensi yang menurutnya hilang di bawah pemerintahan Trump.

Bahkan, Biden mengenakan masker saat meneken sejumlah perintah eksekutif di Oval Office, perbedaan nyata dari Trump yang jarang mengenakan penutup wajah di depan umum dan tidak pernah memakainya selama ada acara di Oval Office.

"Sekarang, ketentuan penggunaan masker diwajibkan di Gedung Putih. Di antara tindakan eksekutif yang ditandatangani, adalah satu yang menempatkan mandat penggunaan masker pada properti federal," tukasnya.

Perintah Biden juga memperpanjang pembekuan penggusuran federal untuk membantu mereka yang kesulitan secara finansial akibat dampak ekonomi dari Covid-19, membentuk kantor federal baru untuk mengoordinasikan tanggapan nasional terhadap pandemi, dan memulihkan direktorat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk keamanan dan pertahanan kesehatan global.

Tindakan tersebut dinilai mencerminkan prioritas kebijakan utama Presiden Biden, yakni menangani pandemi yang menghantam AS.

Dalam pidato pertamanya, Biden diam sejenak untuk melakukan apa yang dia sebut sebagai tindakan pertamanya sebagai presiden, mengheningkan cipta bagi para korban yang jatuh akibat pandemi Covid-19.

Presiden Biden berjanji akan melangkah maju dengan cepat dalam beberapa minggu mendatang.

"Karena banyak yang harus kita lakukan di musim dingin ini, banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dipulihkan, banyak yang harus disembuhkan, banyak yang harus dibangun, dan banyak yang akan diperoleh," pungkasnya.

Rentetan perintah eksekutif Biden juga meliput hal-hal lain selain pemulihan pascapandemi. Dia menargetkan isu lingkungan, menyerukan peninjauan semua peraturan dan tindakan eksekutif yang dianggap merusak lingkungan atau kesehatan masyarakat.

Perintah lainnya, menginstruksikan agen federal memprioritaskan kesetaraan rasial dan meninjau kebijakan yang memperkuat rasialisme secara sistemik. Biden juga mencabut kebijakan Trump yang berusaha mengecualikan nonwarga negara dari sensus.

Sejumlah ajudan Biden mengatakan, dia juga mencabut laporan yang baru saja dikeluarkan dari "Komisi 1776" milik Trump yang mempromosikan pendidikan patriotik.

Langkah-langkah itu dan lainnya akan diikuti lusinan perintah eksektuif lainnya dalam 10 hari ke depan, kata para ajudan presiden. Partai Republik mengisyaratkan Biden akan menghadapi oposisi sengit di beberapa agendanya.

Salah satu perintahnya berupaya untuk membentengi Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), upaya pemerintahan Barack Obama yang memberikan perlindungan bagi ratusan ribu imigran muda dari deportasi dan jalan menuju kewarganegaraan.

Hari pertama Biden di Gedung Putih berjalan sesuai tradisi. Dia menghadiri gereja dengan para pemimpin kongres dari Partai Demokrat dan Partai Republik.

Dalam upaya lain untuk menandakan kembalinya AS ke masa sebelum Trump, Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan, dia akan mengadakan konferensi pers pada Rabu malam sebagai simbol komitmen pemerintah terhadap transparansi.